Bantuan Sosial (Bansos) kembali jadi sorotan lantaran Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menggulirkan bantuan langsung tunai (BLT) menjelang Pilpres 2024 dan memakan anggaran yang cukup besar.
Pada Februari ini, Presiden Jokowi mengeluarkan program bansos berupa BLT dengan nama BLT Mitigasi Risiko Pangan. Anggaran yang dibutuhkan untuk bansos ini mencapai Rp 11,2 triliun. Akan ada 18,8 juta orang yang akan menerima bansos sebanyak Rp 600 ribu.
Pemberian BLT tersebut bertujuan untuk mengantisipasi potensi terjadinya gagal panen. Namun, sebagian pihak mengatakan hal tersebut menjadi langkah untuk mengambil simpati masyarakat di tengah pesta demokrasi dan aksi kampanye partai yang makin memanas jelang Pemilu.
Menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan (Menkeu) pemberian bansos merupakan instrumen yang sudah ada di dalam APBN. Hal tersebut juga sudah disetujui oleh semua partai politik di DPR.
"APBN itu adalah Undang-Undang, APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik di Senayan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK, di kantor Kementerian Keuangan, dikutip Minggu (4/1/2024).
Sri Mulyani juga mencatat untuk alokasi bansos untuk tahun ini sudah dianggarkan dari APBN 2024 senilai Rp 496 triliun. Jumlah itu bertambah sekitar Rp 20 triliun dibandingkan 2023.
Bantuan Sosial (Bansos) Era Presiden Jokowi
Sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi, setidaknya ia telah meluncurkan berbagai bantuan khususnya pada 2014 dan 2022.
Pada awal November 2014, Presiden Jokowi meluncurkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat di kantor pos Pasar Baru, Jakarta Pusat.
Presiden Jokowi menyerahkan kartu kepada sejumlah warga yang hadir di acara tersebut, seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Secara bertahap, ia membagikan lebih dari 15 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia, yaitu KKS yang menggantikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai penanda keluarga kurang mampu; Kartu HP (SIM card) yang berisi uang elektronik yang digunakan untuk mengakses Simpanan Keluarga Sejahtera; KIP sebagai penanda penerima manfaat Program Indonesia Pintar; dan KIS, sebagai penanda penerima manfaat Program Indonesia Sehat.
Berdasarkan Laporan 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, hingga 2018 jumlah penerima KIS, KKS, dan KIP sudah mendekati target yang ditetapkan.
Capaian KKS per 2018 telah mencapai 98% atau 9,8 juta keluarga, capaian KIS telah menyentuh 92,2 juta orang, dan capaian KIP telah menyentuh 13,2 juta siswa.
KIS, KKS, dan KIP ini menjadi program yang cukup penting dan krusial mengingat anggaran yang diperlukan tergolong cukup besar.
Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat melalui bantuan pendidikan, kesehatan, dan berbagai bentuk jaminan sosial lainnya.
Jika dikalkulasikan, ketiga kartu tersebut memerlukan anggaran sekitar Rp55,4 triliun dengan porsi paling besar yakni KIS sebesar Rp25,5 triliun, disusul KKS sebesar Rp17,4 triliun, dan KIP sebanyak Rp12,5 triliun.
BLT di era Presiden Jokowi tidak berhenti sampai di situ, pada 2020 hingga 2023, beliau secara agresif memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU), BLT BBM, BLT UMKM, BLT Dana Desa (BLT-DD), BLT Pedagang Kaki Lima dan Warung, BLT Minyak Goreng, hingga BLT El Nino.
Pada awal 2024, pemerintah telah menyiapkan sejumlah bansos yang akan cair di semester I. Bansos tersebut antara lain bantuan pangan beras 10 kilogram yang telah disalurkan oleh pemerintah sejak bulan April 2023 dan akan terus disalurkan kepada keluarga penerima manfaat hingga bulan Maret 2024.
Selain itu, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).yang juga akan diteruskan pada 2024. PKH dibagikan secara bertahap, tepatnya empat tahap dalam satu tahun.
Tahap 1 dibagikan bulan Januari-Maret, kemudian tahap 2 dan 3 pada April-Juni dan Juli-Oktober. Sementara itu, tahap 4 pada Oktober hingga Desember.
Ketiga yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan kepada KPM berupa kartu keluarga sejahtera yang salah satunya dapat digunakan di e-warong terdekat.
Kendati namanya BPNT, masyarakat tetap mendapatkannya dalam bentuk uang. Jumlah yang diterima sebesar Rp200.000 per bulan dan dibagikan dua bulan sekali sehingga dalam satu tahun ada 6 tahap penyaluran dan KPM akan menerima Rp400.000 dalam sekali pencairan.
Terakhir juga Program Indonesia Pintar (PIP) yang akan berlanjut di 2024. Dari catatan Kemendikbud Ristek, alokasi PIP 2024 ditujukan untuk 18,59 juta SD, SMP, SMA/SMK. Adapun bantuan dana PIP untuk siswa jenjang SMA/SMK meningkat dari Rp 1 juta pada 2023, menjadi Rp 1,8 juta pada tahun ini.
Sebagai informasi bansos ini bersumber dari anggaran perlindungan sosial (perlinsos). Lantas bagaimana realisasi perlinsos di Era Jokowi?
Anggaran Perlindungan Sosial Selama Kepemimpinan Jokowi
Selama hampir satu dekade pemerintah Presiden Jokowi data anggaran perlindungan sosial (perlinsos) terpantau naik nyaris dua kali lipat dari Rp 249,7 triliun pada 2015 menjadi Rp 443,5 triliun pada 2023. Anggaran terbesar disalurkan pada 2020 menembus Rp 498 triliun.
Namun, secara tren sejak 2020-2023 realisasi anggaran perlinsos ini sudah relatif menurun lantaran efek Covid-19 yang mereda.
Perlinsos pada dasarnya digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat serta menjadi jaring pengaman sosial. Perlinsos juga memiliki peran krusial bagi masyarakat karena dapat membantu menangani kemiskinan, dengan mengurangi ketidaksetaraan dan membangun ketahanan rumah tangga dalam menghadapi hal tak terduga seperti penyakit maupun kecelakaan, yang dapat mendorong masyarakat miskin lebih jauh ke dalam kemiskinan.
Akankah ke depan Bansos se-Royal Era Jokowi. Begini Visi Misi Capres 2024-2029 Soal Bansos?
Anies Baswedan selaku capres nomor urut 1 dalam visi misinya menjelaskan berfokus pada memperbaiki bansos yang bersifat langsung (PKH dan BLT) hingga memperluas manfaat bansos khususnya bagi disabilitas dan lansia.
Sedangkan Prabowo Subianto dalam visi misinya mengatakan akan tetap melanjutkan BLT dan PKH, memberikan makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah, serta memberi bantuan langsung untuk pencarian serta pengeboran sumber air.
Sementara Ganjar Pranowo selaku capres nomor urut tiga lebih berfokus pada menaikkan jumlah penerima PKH dari 10 juta menjadi 15 juta.
![[BREAKING NEWS] Akhirnya Susunan Kabinet Prabowo Gibran Mulai Kelihatan? 2 Sosok Diprediksi Dapat Posisi Strategis](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vIWb4kwwiG913wKcwT8GC-E4ZxicOE8fucvq29AStBEw4h1wFEFcGdxT0RXf7nfGQf2BO6hYlnNHdug3fiWRRc31XaSOPtf22SDs2CKHSpYx3WFEbG7eOBhh1WO1CYYIyUAKAhEvi58HXs32XcNaYJ8hM2PdxCcw7yfKaa6Tb4dLojMORvamSgeIPevSQ=w680)
