Demokrat Nilai Hukum di Indonesia Sudah Kacau Balau Terkait Putusan PN Jakpus Soal Tunda Pemilu 2024

 

Politisi Demokrat Ardi Wirdamulia atau kerap disapa Awe menyoroti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). PN Jakpus pun menghukum KPU untuk menunda Pemilu hingga Juli 2025.

Hal ini ditanggapi Awe dalam akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, ia menyebut kalau hukum di Indonesia sudah kacau.

Baca Juga: KPU Ajukan Banding Soal Putusan PN Jakpus Pemilu 2024 Ditunda, Denny Siregar Langsung Nyeletuk Begini

Ia juga menghrankan seraya menyinggung logika hukum yang dipakai hakimnya.

"Hukum di Indonesia ini udah kacau balau. Perkara antara lembaga negara dan partai kok masuk ranah perdata. Udah gitu putusannya kok tentang penundaan pemilu. Ini hakimnya pakai logika hukum yang mana?," tutur Awe dikutip WE NewsWorthy dari akun Twitter pribadi miliknya, Jumat (3/3).

 (3/3).

Sementara itu, gugatan dari Partai Prima terhadap KPU yang diketok pada Kamis (2/3/2023) itu dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022 lalu dengan nomor register 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Sebab, akibat verifikasi KPU tersebut, Partai Prima dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual.

Padahal setelah dipelajari dan dicermati oleh Partai Prima, jenis dokumen yang sebelumnya dinyatakan TMS, ternyata juga dinyatakan Memenuhi Syarat oleh KPU dan hanya ditemukan sebagian kecil permasalahan.

Partai Prima juga menyebut KPU tidak teliti dalam melakukan verifikasi yang menyebabkan keanggotannya dinyatakan TMS di 22 provinsi.

Akibat dari kesalahan dan ketidaktelitian KPU, Partai Prima mengaku mengalami kerugian immateriil yang mempengaruhi anggotanya di seluruh Indonesia. 

Karena itu, Partai Prima pun meminta PN Jakpus menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 selama lebih-kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari sejak putusan dibacakan.

"Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari," demikian bunyi putusan tersebut.

Sumber Berita / Artikel Asli : NW Wartaekonomi