Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Fahri Hamzah membantah ada permintaan dari Istana yang memerintahkan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan komisioner KPU pusat lainnya yang menginstruksikan KPU provinsi untuk meloloskan Partai Gelora dalam verifikasi faktual.
Hal ini Sebagaimana Sebagaimana yang ditudingkan Hadar Gumay dkk ke Komisi II DPR, Rabu (12/1/2023) yang Menilai ada upaya terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih yang dimotori oleh Hadar Nafis Gumay dari Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) untuk mematikan Partai Gelora agar tidak bisa mengikuti Pemilu 2024.
Fahri merasa heran atas manuver Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih yang melapor persoalan KPU ke Komisi II DPR.
Apalagi, kata Fahri. Dalam laporannya kumpulan lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut membawa-bawa nama Istana.
"Ngakunya masyarakat sipil tapi yang dibela pengusaha dan konglomerat bikin parpol. Ada-ada saja, saya khawatir mantan pimpinan KPU ini dipakai dan masuk angin, terus buangnya sembarangan," kata Fahri dalam keterangannya, Kamis (12/1/2023).
Fahri menegaskan, Hadar Gumay dkk membawa agenda terselubung dari para pengusaha dan konglomerat tertentu, karena mereka takut akan adanya perubahan total yang dibawa Partai Gelora.
"Mereka takut dengan gelombang rakyat yang akan menuntut pembaharuan total dalam cara kita bernegara melalui Partai Gelora. Kerena takut hukum tegak, korupsi dan segala kejahatan hilang. Mereka takut Indonesia bersatu mengubah nasib menjadi kekuatan yang diperhitungkan," ucap Fahri.
Menurut Fahri, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih itu, seharusnya mendukung ide demokrasi supaya para intelektual mudah bikin partai politik (parpol), dan bukan jadi monopoli pengusaha atau konglomerat saja.
Selain itu, Partai Gelora juga telah mengajak seluruh parpol peserta Pemilu 2024 untuk adu debat gagasan dan pikiran mereka. Sehingga publik dapat mengetahui program parpol mereka, apakah membawa aspirasi rakyat atau tidak.
"Kita ajak debat adu pikiran, malah main belakang, mau main jegal. Kita kritik sistem pemilu lama, eh malah sekongkol dengan pemain lama. Partai Gelora tidak takut hadapi konspirasi mereka. Mereka marah karena gagal hentikan langkah kami, sekarang mau perang terbuka. Ayo!" katanya.
Mantan Wakil Ketua DPR Periode 2004-2009 itu, selama proses verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024 ada upaya untuk menghilangkan data-data yang sudah diinput agar tidak memenuhi syarat oleh kelompok tertentu saat verifikasi faktual.
"Partai Gelora ini ingin dimatikan, aneh data kami hilang tidak jelas. Sekarang ketika kami resmi jadi peserta Pemilu 2024 dan mendapatkan nomor urut 7, malah kebakaran jenggot nggak karuan," ujarnya.
Hadar Gumar dan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, kata Fahri. Dinilainya justru ingin melindungi partai tertentu, yang sebenarnya tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024.
Padahal, menurutnya kepengurusan dan kantor Partai Gelora dari pusat hingga di daerah semua ada, tidak ada memanipulasi.
"Jadi sekarang kamu ketahuan, terbongkar lah siapa dalang kecurangan ini. Jadi sasaran mereka bukan penyelenggara Pemilu, sebab mereka juga mantan penyelenggara yang curang dulu. Rahasia mereka juga masih disimpan sama yang sedang mimpin sekarang. Makanya Partai Gelora menjadi sasaran mereka, karena dugaan saya mereka semua takut kami menang. Sangat takut, Naudzubillah," tandas Fahri.
![[BREAKING NEWS] Setelah Putusan MK, Din Syamsuddin Serukan Gelar Aksi Besar 20 Mei: Kita Kepung Istana!](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tU5poJTN40nTu3YX_aBiydFaHZh3z7R8m4r8CtElkchTDYth91Kr_vi1qHKGe0ZEjdejTulGum9FHW1K22r78OleM13wLXvbSNaE090a6PRZg7XidWV-LVa_de7mhJIIqZFU73ImlRxg=w680)
