Pakar Komunikasi Unair Sebut Peretasan PDN Bermula Karena Dibangun Terburu-buru, Tujuannya Agar Bisa Segera Diresmikan Jokowi

 Pakar Komunikasi Universitas Airlangga (Unair), Henri Subiakto menyebut peretasan Pusat Data Nasional (PDN) karena pembangunannya terburu-buru. Itu dilakukan agar bisa diresmikan Presiden Jokowi.

“Pusat Data Nasional dibangun secara terburu-buru, hampir sama dengan proyek besar lain di negeri ini yang juga dibangun secara singkat,” kata Henri dikutip dari unggahannya di X, Minggu (7/7/2024).

Padahal menurutnya, penbangunan PDN berbeda dengan proyek lainnya. Karena konsekuensinya juga berbeda.

“Pembangunan fisik yang dikebut, tentu berbeda karakter & konsekuensinya dengan pembangunan sistem pusat data digital nasional,” ucapnya.

Ia membeberkan, pembangunan harus cepat itu berdasar Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pusat Data Nasional.

Ada beberapa poin dalam Inpres itu, salah satunya percepatan pembangunan, agar kementerian & lembaga mempercepat pembangunan infrastruktur Pusat Data Nasional hingga segera dapat dioperasikan.

“Dengan Instruksi itu proyek dikerjakan serba cepat. Konsep PDN direncanakan & dimulai era Jhonny Plate. Namun banyak kendala & kasus korupsi,” ujarnya.

Karena itu, meski pembangunan PDN diteruskan, tapi ada alternatif. Yaktu membangun pusat data nasional sementara (PDNS) lebih dulu untuk transisi.

“PDN direncanakan di 4 tempat, Batam, Cikarang, IKN & Labuhan Bajo. Cikarang dibangun belum selesai, lalu muncul konsep transisi PDNS yang harus segera beroperasi. Maka digunakan server Telkom Sigma di Surabaya untuk menjadi PDN Sementara. Targetnya Agustus 2024 diresmikan Presiden,” jelasnya.

Karena project sudah disiapkan dananya, Kominfopun Gercep mewujudkan PDNS. Mereka kejar target sesuai instruksi Presiden. Padahal, menurutnya, sistem tata kelola, kelembagaan & kultur menjaga data nasional secara handal, aman & harus beroperasi sebagaimana mestinya belum terbentuk.

“Apalagi soal kedaulatan digital, tak banyak disentuh. Aktivitas Kominfo lebih banyak bergerak ke hal teknis. Jadilah pusat data sementara itu rapuh, tak solid, keamanan tidak terjamin, tapi dipaksakan beroperasi,” terangnya.

Ia memberi ilustrasi, ibararnya penyimpanan harta, pagar pengaman belum kuat, sehingga dimasuki orang, diacak acak, hartanya dirusak & dijual isinya.

“Kunci dikuasai maling, si pemilik yang berhak tidak bisa masuk. Saat itu gak jelas siapa petugas, siapa satpam, siapa pemegang kunci. Sistem belum teruji,” ucapnya.

“Hanya rumah sudah ada. Sudah dicat. Sudah diisi harta di dalamnya. Harta data untuk sekarang & masa depan. Itu yang akan diresmikan, jadi tonggak sejarah warisan yang menunjukkan tokoh yang berjasa menyatukan & mengamankan data nasional,” tambahnya.

Kini, ia bilang data telah dicuri, diacak-acak & diambil kuncinya. Meski kuncinya disebut telah dikembalikan, namun masih banyak pertanyaan yang menggantung.

“Lalu apa yang harus dilakukan setelah reputasi pemerintah rusak? Siapa tanggung jawab? Itulah hasil ketergesaan yang dipimpin presiden yang ingin semua serba cepat. Untuk bangunan fisik mungkin bisa dibangun cepat, tapi sistem tata kelola data, butuh tak hanya faktor fisik & teknologi, juga kultur, mekanisme hingga kapasitas & integritas SDM yang menangani,” ujarnya.

Sumber Berita / Artikel Asli : fajar