Ketum PDIP Tantang Penyidik KPK AKBP Rossa, Megawati: Apa Ini Baru Letkol Saja, Belum Jenderal

 

Pemanggilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh KPK berbuntut panjang.

Ketua Umum Ketua Umum PDIP Megawati menunjukkan rasa tak senangnya.

Bahkan dia menyindir salah seorang penyidik KPK bernama AKBP Rossa Purbo Bekti.

Hal itu diungkap Megawati saat memberi sambutan di depan kader PDIP dalam acara pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025, Jumat (5/7/2024) lalu.

Megawati menyebut kasus Harun Masiku yang menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, sudah janggal.

Lalu, dia menantang penyidik KPK bernama AKBP Rossa Purbo Bekti untuk menghadap dirinya.

Seperti diketahui, Rossa merupakan penyidik dalam kasus suap Harun Masiku.

"Saya berani kalau umpamanya suruh datang Rossa, ngadepin aku," kata Megawati saat itu.

Menurut Mega, KPK merupakan lembaga yang dibentuk saat masa pemerintahan dirinya sebagai presiden kelima RI.

Sedangkan Rossa yang berpangkat AKBP dianggap setara dengan Letkol.

"Gile, orang KPK yang bikin itu saya. Gile deh. Panggil dia aja, pangkatnya apa?

Apa ini baru Letkol saja, belum jenderal," katanya.

"Saya panglima tertinggi (sebagai presiden saat itu), yang misahin polisi (dari ABRI) itu saya. Keren lho, saya ini," imbuh Megawati.

Dalam kasus ini, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sudah dua kali diperiksa sebagai saksi oleh KPK.

Lembaga antirasuah itu juga menyita ponsel serta buku catatan Hasto yang diklaim terdapat informasi internal partai di dalamnya.

"Saya bilang sama si Hasto, 'Lo berani dateng enggak, To? Masak kalah sama aku.

Aku aja dateng sampai tiga kali, lho, To', ku bilang. 'Yo dateng lo, ini, Bu'. Terus siapa sih yang manggil kamu? Tanyain namanya, gitu kan. Namanya Rossa. Tulis tuh, kamu (wartawan).

Ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rossa," ungkap Megawati.

Ia meminta agar kader-kadernya tidak takut menghadapi pemanggilan aparat penegak hukum.

Megawati juga menantang awak media menulis soal tantangannya ini terhadap Rossa.

"Enak saja, memangnya siapa dia? Hehe, betul enggak? Lho iya orang dia manusia juga," ucapnya.

Megawati juga beranggapan, jika ucapannya ini ramai diberitakan, akan ada pihak yang berupaya memanggil dirinya pula.

Ia mengaku tak gentar dan siap memanggil semua ahli hukum.

"Mau ikut saya?" tantang Megawati kepada para kadernya.

"Ikuuuttt," sahut mereka.

Sebelumnya diberitakan, ada isu Hasto Kristiyanto dicopot dari Sekjen PDIP.

Hal itu terkait kasus buronan KPK Harun Masiku, yang sampai saat ini belum ditangkap.

Menanggapi isu tersebut, Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan, Komarudin Watubun buka suara.

Menurutnya, tidak ada pencopotan Hasto Kristiyanto karena kasus Harun Masiku.

"Enggak ada, enggak ada," kata Komarudin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Sementara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus mengusut penyokong dana eks caleg PDIP Harun Masiku selama dalam pelariannya.

Mantan Penyidik KPK Praswad Nugraha pernah mengungkap hal tersebut.

Praswad menduga Harun Masiku didanai oleh pihak tertentu dalam pelariannya.

Karena menurut Praswad, seorang buronan butuh uang dalam jumlah besar untuk berpindah-pindah tempat.

Selain itu, ia meyakini Harun Masiku tidak mungkin mengakses sistem keuangan perbankan secara mandiri.

"Buronan Harun Masiku butuh uang tunai yang banyak karena selalu berpindah-pindah.

Dan tidak bisa mengakses sistem keuangan perbankan.

Karena akan langsung ketahuan jika yang bersangkutan mengambil ATM dan lain-lain," kata Praswad, Kamis (27/6/2024).

"Sehingga pasti butuh ada pihak yang backup atau support kebutuhan keuangan Harun Masiku," imbuh Ketua Indonesia Memanggil (IM57+) Institute ini.

Pegawai KPK yang tersingkir karena Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ini, Harun dipastikan tidak bekerja.

Karena sedang berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

Maka itu, Harun butuh uang dalam pelariannya.

"Harun Masiku tidak bisa bekerja, karena statusnya sedang buron, sehingga pasti tidak ada pemasukan.

Tanpa dukungan dari pihak tertentu, tidak mungkin dia bisa membiayai pelariannya selama 4,5 tahun terakhir ini," kata Praswad.

Menanggapi informasi itu, KPK tetap mengusut pelarian Harun Masiku.

"Akan didalami oleh penyidik," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (27/6/2024).

Di tempat lain, Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan, Komarudin Watubun membantah isu pencopotan Hasto Kristiyanto dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) karena kasus Harun Masiku.

"Enggak ada, enggak ada," kata Komarudin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Komarudin menegaskan pergantian Sekjen adalah hak prerogatif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan melalui kongres.

Dia mengaku tak memiliki kapasitas untuk berbicara soal pergantian Sekjen partai berlambang banteng moncong putih itu.

"Dan struktur partai sampai hari ini tetap kompak, siap mengawal partai, mengawal ketua umum, mengawal Sekjen, dan mengawal simbol-simbol partai," ungkap Komarudin.

Komarudin mengatakan, kasus Harun Masiku sudah bergulir empat tahun dan kerugian negaranya tidak terlalu besar.

"Nah, kira-kira urusan Masiku ini berapa sih kerugian negara atau siapa yang rugi yang luar biasa di situ," ujarnya.

Anggota Komisi II DPR RI ini menduga kasus Harun Masiku kembali diungkit karena ada pesanan.

"Tetapi ini kan terkesan serangan ke Sekjen, serangan ke partai, kelihatannya. Ada pesan sponsor kan kelihatannya," ucap Komarudin.

Adapun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Hasto terkait kasus Harun Masiku pada Senin (10/6/2024).

Hasto diperiksa selama empat jam. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone (HP) milik Hasto dan catatan partai melalui stafnya bernama Kusnadi.

Selain itu, 1 milik milik Kusnadi, serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita penyidik KPK.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menilai, seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menangkap buron kasus suap, Harun Masiku, dalam waktu dekat.

"Mestinya, mestinya bisa (ditangkap dalam waktu dekat)," kata Moeldoko di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2024).

Rossa diketahui turut aktif dalam mengusut kasus e-KTP yang menjerat pelbagai penjabat negara.

Rossa juga pernah tergabung dalam tim yang melakukan OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Alumni Akpol 2006 ini juga disebut pernah bertugas sebagai kepala satgas KPK terkait dengan kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo.

Selain itu, AKBP Rossa juga pernah turut mencari keberadaan Harun Masiku di PTIK pada 8 Januari 2020.

Keterlibatan Rossa dalam kasus Harun Masiku pun sempat menimbulkan polemik musabab ia pernah ingin dikembalikan ke Polri oleh Firli Bahuri yang menjabat Ketua KPK saat itu.

Namun akhirnya, AKBP Rossa berhasil kembali berdinas di KPK.

Harta kekayaan

AKBP Rossa Purbo Bekti tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp1,8 miliar.

Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK.

AKBP Rossa melaporkan harta kekayaannya di LHKPN pada tanggal 29 Januari 2024 untuk periodik 2023.

Berikut rincian lengkap harta kekayaan milik AKBP Rossa Purbo Bekti.

I. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.130.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 70.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 835.000.000

Sub Total Rp. 3.185.000.000

II. HUTANG Rp. 1.290.000.000

III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.895.000.000.

***