Hotman Paris Terheran-heran Lihat Cindra Korban Hasyim: Pak Jokowi Harus Cek...

 

Cindra Aditi Tejakinkin yang merupakan korban asusila Eks Ketua KPU, Hasyim As'ayri di Belanda, kini mendapat perhatian lebih dari publik.

Bahkan, menyita perhatian pengacara tersohor Indonesia, Hotman Paris, yang mengaku terheran-heran melihat Cindra.

Ia heran bukan tanpa sebab, Hotman heran karena sikap Cindra Aditi Tejakinkin yang berani mempublikasikan identitas dan memperlihatkan wajahnya ke publik.

Padahal, Cindra merupakan korban asusila. Hal ini diungkapkan, Hotman Paris melalui unggahannya di media sosial, seperti yang dikutip tvOnenews.com pada hari Sabtu (6/7/2024).

Selain itu, ia juga menyoroti keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memecat Hasyim Asy'ari dari jabatan ketua KPU RI gegara memaksa Cindra Aditi Tejakinkin untuk berhubungan badan.

"Ketua KPU dipecat oleh DKPP atas dasar katanya melakukan paksaan hubungan intim dengan wanita dari Belanda," kata Hotman melalui video unggahannya di akun Instagram @hotmanparisofficial.

Bahkan, Hotman meminta kepada Presiden Jokowi agar berhati-hati menandatangani Kepres pemberhentian Hasyim Asy'ari dari jabatan ketua KPU RI.

Menurut Hotman, sebelum presiden menandatangani Kepres tersebut, sebaiknya dicek kembali temuan fakta persidangan terkait perkara itu. "Sebelum Bapak Jokowi menandatangani Kepres mohon dicek temuan fakta persidangan," pintanya.

Kemudian, Hotman mempertanyakan apakah benar Cindra Aditi pernah mengirim pesan WhatsApp yang meminta agar Hasyim Asy'ari diperiksa apakah ketua KPU itu mengidap penyakit kelamin tertentu yang hanya ada di Asia atau tidak.

"Benar nggak si pengadu itu pernah nge-chat WA ketua KPU meminta agar diperiksa apakah ketua KPU itu mengidap penyakit kelamin tertentu yang hanya ada di Asia?" tanya Hotman Paris.

Jika benar wanita anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) itu pernah mengirim pesan WA tersebut, kata Hotman, maka patut dipertanyakan apakah hubungan badan yang dilakukan perempuan itu dengan Hasyim Asy'ari berdasarkan keterpaksaan ataukah atas dasar suka sama suka.

"Kalau ada chat itu dari seorang wanita kepada lelaki, pertanyaan apakah hubungan intim itu dipaksakan atau mau sama mau," katanya. Kemudian, ia juga mengajukan pertanyaan berikutnya. Di mana Hotman mempertanyakan Cindra Aditi saat hadir di persidangan DKPP.

Apakah Cindra Aditi saat hadir di persidangan DKPP pernah ngotot meminta agar identitasnya tidak dipublikasikan lantaran wanita tersebut merupakan korban asusila.

Hal itu, menurutnya, tidak dilakukan oleh Cindra lantaran saat ini dia malah tampil di media dan memperlihatkan wajahnya ke publik.

"Kedua, pernah nggak selama persidangan DKPP si cewek itu ngotot tidak boleh dipublikasikan identitasnya? Nah sekarang dia viral, nongol dimana-mana," beber Hotman

Berikut deretan pelanggaran yang dilakukan Hasyim Asy’ari saat menjadi Ketua KPU:

1. Langgar prinsip mandiri, proporsional, dan profesional karena temui calon peserta pemilu

Pelanggaran etik pertama Hasyim terjadi pada 18 Agustus 2022. Dia terbukti melakukan perjalanan pribadi Jakarta-Yogyakarta bersama Mischa Hasnaeni Moein alias Wanita Emas yang merupakan calon peserta pemilu.  

Di Yogyakarta, mereka berziarah ke sejumlah tempat di Yogyakarta. Hasnaeni disebut membiayai tiket Hasyim.

Padahal, pada 18-20 Agustus 2022, Hasyim punya agenda resmi selaku Ketua KPU untuk menghadiri penandatanganan MoU dengan tujuh perguruan tinggi di Yogyakarta.

Pertemuan Hasyim dan Hasnaeni, dalam pertimbangan majelis, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Hasyim disebut telah melanggar prinsip mandiri, proporsional, dan profesional. 

“Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Teradu Hasyim Asy’ari selaku Ketua KPU RI terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua Majelis Heddy Lugito dalam keterangannya, Senin, 3 April 2023. 

2. Keliru hitung kuota minimal 30 persen perempuan calon anggota DPR/DPRD

Hasyim dinyatakan melanggar kode etik sehubungan dengan Pasal 8 ayat 2 Peraturan KPU 10 Tahun 2023 soal pembulatan ke bawah dari 30 persen pencalonan perempuan dalam pemilu DPR/DPRD.

Kasus itu disebut akibat kesalahan KPU dalam menghitung kuota minimal 30 persen perempuan calon anggota DPR/DPRD. 

Sebelumnya, melalui putusan Mahkamah Agung, ketentuan kuota perempuan dinilai melanggar UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam putusannya, DKPP menilai Hasyim mestinya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni di bidang Pemilu. 

Sikap KPU ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang berdampak bagi peserta pemilu. Hasyim dijatuhi sanksi peringatan keras pada Rabu, 10 Oktober 2023.

3. Terima pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai capres

Hasyim dan enam anggota KPU lainnya, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Affifudin, Persadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz, diadukan ke DKKP karena menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023. 

Hasyim dan enam anggota KPU didalilkan menerima pendaftaran sebelum merevisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023 setelah putusan MK.

DKPP lantas menilai Hasyim terbukti tak mampu menunjukkan sikap kepemimpinan yang profesional dalam melakukan komunikasi dan koordinasi kelembagaan. 

Atas lika-liku pendaftaran Gibran, dan pertimbangan dalam sidang etik, DKPP menyatakan Hasyim terbukti melanggar ketentuan Pasal 15 huruf c Peraturan DKPP tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu satu selaku ketua merangkap anggota KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua DKPP Heddy Lukito saat membacakan putusan.

4. Kasus rekrutmen calon anggota KPU Kabupaten Nias Utara

Pada Februari lalu, Hasyim juga terbukti melakukan pelanggaran etik dalam kasus rekrutmen calon anggota KPU Kabupaten Nias Utara periode 2023-2028. 

Hasyim diadukan oleh Linda Hepy Kharisda Gea, calon anggota KPU Nias Utara yang terpilih. Hasyim disebut mengganti Linda secara mendadak, sehingga gagal dilantik.

Majelis sidang menyatakan bahwa Hasyim terbukti melanggar ketentuan Pasal 44 Ayat 1 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2023 jo Pasal 6 Ayat 2 huruf c, Pasal 6 ayat 3 huruf a dan i, Pasal 11 huruf c Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

“Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu I, Hasyim Asy’ari, selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua Majelis Sidang DKPP Heddy Lugito di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024.

5. Pelanggaran etik melakukan asusila

Teranyar, Hasyim Asy’ari dipecat sebagai Ketua KPU oleh DKPP setelah dinyatakan terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap pengadu berinisial CAT. 

Keputusan itu disampaikan Ketua Majelis DKPP Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan pelanggan etik, Rabu, 3 Juli 2024. 

Dalam putusan itu, Heddy memberi sanksi pemberhentian tetap kepada Hasyim Asy’ari.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy’ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ujarnya

Lebih lanjut, Heddy meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk melaksanakan untuk melaksanakan putusan ini paling lambat tujuh hari sejak putusan ini dibacakan. 

Dia meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Sebelumnya, pada April lalu, Hasyim dilaporkan ke DKPP atas dugaan tindak asusila kepada seorang perempuan yang bertugas sebagai Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). 

Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH FHUI) dan LBH APIK yang mewakili korban mengatakan, tindakan pelanggaran kode etik yang dilakukan Hasyim, yaitu mendekati, merayu, sampai melakukan perbuatan asusila.

“Perbuatan itu dilakukan kepada klien kami anggota PPLN yang memiliki hubungan pekerjaan dengan Ketua KPU. Padahal, Ketua KPU telah terikat dalam pernikahan yang sah,” kata Kuasa Hukum korban Aristo Pangaribuan di Gedung DKPP pada Kamis, 18 April 2024.