'Ragu-Ragu Angket Pemilu'

 

'Ragu-Ragu Angket Pemilu'

Wacana hak angket DPR terkait kecurangan Pilpres 2024 masih sekadar omon-omon. Partai pengusung Anies-Muhaimin masih menunggu sikap PDI Perjuangan.

Aboe Bakar Al-Habsyi masih sangsi dengan usulan hak angket. Dalam rapat tiga sekretaris jenderal partai pengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Jumat, 15 Maret lalu, Aboe meminta Koalisi Perubahan menunggu terlebih dahulu sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebelum benar-benar menggulirkan wacana tersebut. Sekjen Partai Keadilan Sejahtera ini khawatir wacana hak angket akan bubar di tengah jalan tanpa dukungan PDI Perjuangan.

“Kami semua ragu karena, meskipun kami bertiga kompak, tapi nanti cuma sampai mengajukan saja, selesai. Habis itu nggak lolos (paripurna) ya buat apa?” tutur sumber detikX yang mengetahui isi pertemuan tersebut.

Sumber ini bilang, dalam rapat yang digelar di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, itu, Aboe sempat menyinggung sikap PDI Perjuangan dalam penggunaan hak angket Jiwasraya pada 2020. Waktu itu, wacana hak angket digulirkan Fraksi PKS dan Partai Demokrat untuk mempercepat pengusutan kasus korupsi Jiwasraya, yang merugikan negara hingga Rp 16,81 triliun. Sebagian dana korupsinya sempat diisukan mengalir ke PDI Perjuangan untuk kampanye pemenangan Presiden Joko Widodo-Maruf Amin dalam Pemilu 2019.

Mula-mula, PDI Perjuangan sepakat mendukung wacana itu untuk membuktikan mereka tidak terlibat. Namun, di tengah jalan, partai berlambang banteng ini berbelok arah dan menolaknya. Karena itu, Aboe pun meminta partai-partai pengusung Anies-Muhaimin berhati-hati terkait usul angket ‘kecurangan Pilpres 2024’. Khawatir PDI Perjuangan yang semula menggulirkan isu angket pemilu malah mendadak putar balik seperti empat tahun lalu.

Kekhawatiran Aboe pun direspons Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim. Dalam forum pertemuan rutin ini, Hermawi mengusulkan agar Koalisi Perubahan membuat semacam traktat dengan partai-partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Perjanjian hitam di atas putih diusulkan agar semua partai parlemen—kecuali partai pengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka—menjaga komitmen untuk menyukseskan hak angket hingga tahap penyelidikan selesai.

“Minta ini (traktat) buat serius nih, biar nggak main-main. Jangan tahu-tahu tengah jalan mundur,” tutur sumber ini kepada detikX pekan lalu.

Aboe Bakar, Hermawi, dan Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid tidak menjawab panggilan telepon ataupun pesan singkat detikX saat dimintai konfirmasi terkait isi pertemuan tersebut. Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Pusat PKS Mardani Ali Sera menampik soal keragu-raguan partainya menggulirkan hak angket. Mardani bilang PKS sudah sepakat untuk maju hak angket. Hanya, dalam rapat itu, PKS meminta koalisi menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan agar rencana tersebut berjalan mulus.

“Tapi PDI Perjuangan-nya belum nyambung komunikasinya,” ungkap Mardani saat dihubungi melalui telepon WhatsApp pada Jumat, 22 Maret 2024.

Juru bicara PKS Pipin Sopian mengatakan sokongan suara dari PDI Perjuangan memang amat vital untuk memuluskan wacana hak angket. Sebab, syarat persetujuan hak angket minimal didukung lebih dari setengah anggota DPR. Dengan total 575 kursi DPR saat ini, suara PKS, NasDem, dan PKB masih belum cukup. Apabila ditotal, suara ketiganya hanya 167 kursi, sementara yang dibutuhkan minimal 288 kursi.

Dengan tambahan kursi dari PDI Perjuangan, hak angket baru bisa terlaksana. PDI Perjuangan saat ini memiliki 128 kursi. Jika Partai Persatuan Pembangunan—sebagai partai parlemen yang turut mendukung Ganjar-Mahfud—juga ikut memberikan suaranya, akan ada tambahan 19 suara lagi. Dukungan kedua partai ini bisa memuluskan wacana hak angket, yang mula-mulanya digaungkan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

“Tapi kami butuh minimal sekurang-kurangnya PDI Perjuangan untuk bisa menyamakan persepsi, menyamakan materi hak angket, apa saja yang akan diajukan ke rapat paripurna DPR,” terang Pipin kepada detikX pada Kamis, 21 Maret 2024.

Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda mengungkapkan partainya sudah setuju untuk menggulirkan hak angket. Bahkan beberapa anggota DPR dari Fraksi PKB juga sudah menandatangani komitmen pengajuan hak angket. Prosesnya sekarang tinggal menunggu sikap dari PDI Perjuangan. Syaiful berharap, dalam waktu dekat, akan ada komunikasi resmi dari PDI Perjuangan dengan Koalisi Perubahan terkait wacana tersebut.

Adapun terkait dengan waktu, Syaiful bilang, Koalisi Perubahan akan mengambil sikap pasif. Koalisi pengusung Anies-Muhaimin itu memilih menunggu PDI Perjuangan yang membuka komunikasi terlebih dahulu. Meski begitu, Syaiful yakin PDI Perjuangan akan serius menggulirkan hak angket. “Kelihatannya sih (PDI Perjuangan) mau (angket), tapi tunggu ya,” jelas Syaiful kepada detikX pada Rabu, 20 Februari lalu.

Wacana hak angket sempat dipandang layu sebelum berkembang setelah pengumuman resmi pemenang pemilu dari Komisi Pemilihan Umum pada Rabu, 20 Februari 2024. Pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, yang menerima kemenangan Prabowo-Gibran, dianggap sebagai sinyalemen memudarnya wacana angket. Apalagi, dua hari setelah itu, Surya juga menggelar karpet merah untuk Prabowo saat pemenang kontestasi Pilpres 2024 itu berkunjung ke NasDem Tower.

Sampai sekarang, dari tiga partai Koalisi Perubahan, hanya NasDem yang belum menyatakan sikap resmi terkait hak angket. Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai NasDem Charles Meikyansyah mengungkapkan pihaknya masih menimbang wacana hak angket. NasDem ingin menelaah terlebih dahulu dugaan-dugaan pelanggaran yang akan diajukan sebagai materi angket. Di samping juga menunggu instruksi resmi dari Surya Paloh.

“Di NasDem, Ketum bilang jalan, besok semua tanda tangan (formulir angket),” tegas Charles saat ditemui di NasDem Tower pada Rabu, 20 Maret lalu.

Di Senayan, wacana hak angket juga masih sekadar omon-omon. Ketua Fraksi PPP Amir Uskara mengungkapkan sampai sekarang belum ada pergerakan serius dari semua partai di parlemen untuk menggulirkan hak angket. Angket, menurut Amir, hanya ramai di luar gedung parlemen. Namun di dalam masih sepi. Belum ada satu pun partai yang menyodorkan formulir dukungan untuk menggulirkan angket.

Sesekali hak angket hanya dibahas dalam pertemuan-pertemuan informal anggota Dewan. Tetapi pembahasan itu masih jauh dari kata serius. “Nggak ada saya lihat aksi langsung dilakukan oleh fraksi-fraksi yang ingin menggerakkan hak angket di DPR,” terang Amir melalui telepon pekan lalu.

Ketidakseriusan DPR menggulirkan hak angket juga terlihat saat rapat paripurna pada Selasa, 5 Maret lalu. Saat wacana hak angket mencuat dalam rapat itu, mayoritas anggota Dewan dari pengusung kandidat pilpres nomor urut 1 dan 3 banyak yang memilih diam. Hak angket diajukan oleh anggota DPR dari Fraksi PKB, PKS, dan PDI Perjuangan.

Meski begitu, pengajuan angket itu dianggap tidak mewakili suara partai. Sebab, pernyataan tersebut bukan keluar dari ketua fraksi. Ketua fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto dan beberapa petinggi partai banteng lainnya, termasuk Bambang Wuryanto dan Puan Maharani, malah tidak hadir dalam rapat tersebut. Hanya ada Djarot Saiful Hidayat, Eriko Sotarduga, Adian Napitupulu, dan Aria Bima yang mewakili PDI Perjuangan kala itu.

Sejak saat itu, wacana hak angket pemilu seperti meredup. Para pejabat teras PDI Perjuangan banyak memilih bungkam ketika ditanya terkait wacana tersebut. Sejumlah petinggi PDI Perjuangan yang detikX hubungi, termasuk Utut, Bambang Pacul, Adian, hingga Hasto Kristiyanto juga sama sekali tidak merespons saat ditanya sikap partai Sukarnois ini terkait hak angket. Hanya Adian dalam kesempatan wawancara media di DPR pernah bilang, sikap PDI Perjuangan terkait hak angket masih menunggu instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

“Nanti akan disampaikan ketika mau melangkah, pasti disampaikan kok,” ungkap Adian di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 19 Maret 2024.

Anggota Fraksi Gerindra Habiburokhman menyatakan banyak anggota parlemen yang memang tidak setuju dengan hak angket, termasuk anggota DPR dari partai pengusung kandidat pilpres nomor urut 1 dan 3. Sebagian, kata Habiburokhman, sudah menerima kekalahan paslon yang diusungnya dan menerima kemenangan Prabowo-Gibran. Para anggota Dewan ini ingin menyudahi persoalan pemilu dan mulai menatap ke depan.

“Saya sudah banyak bicara dengan rekan-rekan lintas koalisi itu di DPR. Yang saya pahami, aspirasi mereka ya seperti itu,” pungkas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini melalui pesan singkat pada Senin, 25 Maret 2024.

Sumber Berita / Artikel Asli : detik x