Fatmawati: Proses dan Hasil Pemilu Didesain Sengaja

 

Mahasiswa Prodi S3 Sosiologi Universitas Hasanuddin Makassar Fatmawati menilai bahwa proses dan hasil Pemilu 2024 didesain dengan sengaja.

Hal itu disampaikan Fatmawati dalam agenda Round Table Discussion #3 Menakar Kualitas Pemilu 2024.

Round Table Discussion ini ditayangkan di youtube dan fanpage Tribun Timur, Jumat (23/2/2024).

Ia mengaku kaget (shock) menyaksikan proses dan tahapan Pemilu.

Padahal harapan bahwa pemilu 2024 berjalan lebih baik menjadi cita-cita semua masyarakat.

Apalagi dengan asumsi bahwa pemerintahan telah dipimpin dua periode diberi kesempatan akan happy ending dan menghasilkan pelanjut lebih baik.

Hanya saja, harapan itu tak seindah bayangan. Justru institusi pelopor dan pejuang demokrasi menjadi sasaran empuk untuk diintervensi.

"Yang dirasakan memang bahwa penguasa baik parpol yang dominan dan juga pemerintah yang didukung oleh partai dominan ini yang paling bertanggung jawab dengan situasi sekarang. Karena mereka melakukan intervensi sangat dalam ke institusi-institusi demokrasi," paparnya.

Hal ini sangat disayangkan, terlebih para lembaga penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) juga ikut melakukan hal-hal diluar nilai-nilai demokrasi.

Orang-orang yang duduk sebagai penyelenggara Pemilu seakan telah diatur agar bisa dikendalikan.

"Yang disayangkan karena sebenarnya harapan kita ada pada lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan BAwaslu. Itu pun sudah terasa di rekrutmen KPU RI dan tidak berhenti disitu KPU provinsi sampai kabupaten kota," ujarnya.

Sayangnya kata dia, tidak ada kekuatan yang bisa menandingi untuk melakukan koreksi yang seimbang atau lebih dari intervensi itu.

Karena sangat tragis sekali, seluruh lembaga pendukung atau pemelihara demokratisasi ini dikendalikan.

"Dan saya kira komisi II DPR RI juga bertanggung jawab untuk itu," tegasnya.

Di masyarakat, tidak ada kelompok yang lahir untuk menentang hal itu.

Sangat dilema kata Fatmawati, ingin dibawah ke ranah hukum tetapi tidak ada aturan secara tegas yang mendasari.

"Kita mau ke ranah hukum tapi tidak ada aturan secara tegas, agak sulit dibawah ke ranah hukum. Pembuktian dan lainnya jadi persoalan dibatas hukum dan komitmen kita pada values nilai-nilai Itu yang tidak bertahan," katanya.

Maka dapat dikatakan sekarang ini kondisinya mengalami titik balik yang harusnya bisa melangkah lagi untuk proses demokrasi yang lebih matang dan menjadi budaya tapi justru mengalami titik balik.

Karenanya, cara untuk menyelamatkan pemilu adalah proses akhir rekapitulasi.

Rekapitulasi manual harus dikawal dengan baik apalagi aplikasi Sirekap KPU mengalami masalah.

Posisi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menjadi sangat rawan diintervensi oleh penguasa.

"Jadi mereka butuh kekuatan yang melindungi agar ada tempat berpegang bahwa masih ada kelompok yang akan membela mereka," tutupnya. (*)

Sumber Berita / Artikel Asli : operanews