Sentilan Keras Mantan Komisioner KPK: Kalau Pajak Kita Bener, Indonesia Nggak Perlu Ngutang!

Mantan Komisioner Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang mengungkapkan bahwa Indonesia tidak perlu berhutang jika penerimaan pajak di negara ini benar.

Mantan Komisioner KPK itu menyampaikan hal tersebut terkait dengan munculnya kasus Rafael Alun Trisambodo, Eko Darmanto dan 69 nama pegawai pajak yang laporan harta kekayaannya tak wajar.

Selain itu, Mantan Komisioner KPK itu juga mengamatinya dari laporan adanya transaksi mencurigakan sebesar Rp300 Triliun di Kementerian Keuangan, seperti apa yang disampaikan oleh Mahfud MD. 

“Kejahatan itu biasanya yang muncul sepersepuluh, jadi 30 yang disembunyikan. Juga begitu yang kita lihat kan Rp500 miliar nih ternyata lebih dari itu, memang begitu. By definition memang begitu. Jadi kalau pajak kita bener, kita nggak perlu ngutang,” ucap Saut Situmorang, dikutip harianhaluan.com dari kanal youtube TvOne.

Saut Situmorang menilai potensi penerimaan pajak Indonesia sangat besar, terlihat dari banyaknya komoditi-komiditi yang ada di Indonesia, seperti Batu Bara dan lainnya.

Namun menurutnya, potensi penerimaan pajak yang besar itu tidak bisa diterima negara, lantaran munculnya kasus petugas pajak yang main-main dengan wajib pajak.

Baca Juga: Ramalan Zodiak Hari Ini Jumat 10 Maret 2023: Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, dan Sagitarius

“Terus kemaren kan kita tahu ada beberapa petugas yang main-main, terus di ott dan seterusnya. Bahkan barang bukti bisa hilang segala macam gitukan,” jelas Saut.

Menurutnya, petugas pajak saat ini adalah bagian dari masalah penagihan pajak kepada wajib pajak. Sebab petugas pajak itu tahu bagaimana cara memainkan sistem.

Selain itu, keluhan pun muncul dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dimana mereka tidak bisa masuk untuk mengaudit petugas pajak, karena alasan kerahasian, sehingga tidak ada check and balance. 

“Jadi check and balance kepada petugas pajak ini pun sangat jauh dari prinsip menciptakan balance yang harus dilakukan di dalam manajemen yang disebut goovernor risk complince,” katanya.

Menurut Saut, ada persoalan mendasar yang harus diperbaiki dalam hal ini, terutamanya adalah soal kesadaran pajak baik untuk petugas pajak, maupun wajib pajak atas hak dan kewajibannya.

“Ini kan banyak cerita tentang kewajiban itu, ada yang dipaksa, ada yang sampai stroke, ada yang sampai stress, ada yang sampai meninggal karena ditagih pajak nggak sesuai dengan yang seharusnya,” sebutnya.

Bahkan dari keterangannya, ada perlakuan yang berbeda, dimana yang kecil-kecil ditagih sedemikian rupa, sedangkan yang besar dibebaskan atau dikasih keringanan.***

Sumber Berita / Artikel Asli : Haluan