Dukung Komisi III DPR Bentuk Pansus, 2 Alasan Penting Dugaan TPPU Rp 300 T di Kemenkeu Tidak Boleh Dibiarkan Menguap

 Pengamat ekonomi dan politik, Anthony Budiawan mendukung rencana Komisi III DPR untuk membentuk panitia khusus (pansus) atas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam transaksi janggal sekitar Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Anthony meminta agar Komisi III DPR segera melakukan pembentukan pansus dalam skandal raksasa Kemenkeu tersebut, agar dugaan TPPU segera bisa terang. 

"Rakyat dukung penuh Komisi III DPR segera bentuk pansus dugaan mega skandal korupsi dan tppu di Kemenkeu agar transparan," ucapnya dikutip WE NewsWorthy dari Twitter @AnthonyBudiawan, Jumat (24/3).

 

Lebih lanjut, menurutnya jika dugaan TPPU di Kemenkeu menguap, maka penerimaan negara akan bermasalah dan pemberantasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah akan terganggu.

"Dugaan tppu ini terlalu penting dibiarkan menguap karena menyangkut penerimaan negara dan kemampuan pemerintah berantas kemiskinan," beber managing director Political Economy and Policy Studies (PEPS).

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengatakan bahwa pihaknya akan segera membentuk pansus untuk menangani dugaan pencucian uang di Kemenkeu senilai Rp300 triliun-nan.

"Sumber pendapatan negara, Pajak dan Bea-Cukai, dan macam-macam itu kan di Kementerian Keuangan. Kalau di sananya aja nggak beres berarti APBN semua di pemerintah nggak tercapai," ucapnya.

"Maka persoalan-persoalan ini harus kita pansuskan agar pertanggungjawabannya tidak menguap seperti sekarang," lanjut Dasmond kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023) dikutip dari Detik.

Sumber Berita / Artikel Asli : NW Wartaekonomi