Utang Negara Rp8 Ribu Triliun, Megawati: Mau Dibayar Sama Apa Coba?

 

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengkritisi utang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang saat ini sudah mencapai Rp8.338,43 triliun. Ia mengaku bingung dengan banyaknya utang tersebut, bagaimana pemerintah mampu melunasinya.

"Mau dibayar sama apa hayo coba? Rp8.000 triliun lebih. Nah berarti modalnya apa, pokoknya berapa? Bunganya berapa? Ya sudah pikir deh sono yang ahli-ahli ekonomi," kata Megawati dalam pidatonya di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Megawati lantas memamerkan hasil kinerjanya selama menjabat sebagai Presiden RI ke-5. Diakuinya, selama menjabat ia mampu melunasi utang IMF yang sudah ada sejak pemerintahan Soeharto.

"Saya dapat award, karena dari CNBC, ada kalau mau lihat ntar tak foto. Karena, kenapa kok bisa pada waktu itu melunasi utang IMF. Itu susah buanget karena di zaman pak Harto, bayangin. Nah sekarang saya nanya, kalau keadaan kayak gitu, so what? So what? Lo mau ngapain?" ujarnya.

Diketahui, pemerintahan Jokowi tinggal menghitung bulan tapi utangnya semakin menggunung. Per Mei 2024, angkanya mencapai Rp8.358,02 triliun, hanya dalam sebulan naik Rp14,59 triliun.

Sedangkan posisi utang pada April 2024, mencapai Rp8.338,43 triliun, atau naik Rp76,33 triliun dibandingkan utang Maret 2024 senilai Rp8.262,1 triliun. Intinya tiap bulan selalu naik.

Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, Suminto mengatakan, bertumbuhnya utang pemerintah itu karena APBN 2024 masih defisit 2,29 persen.

"Karena defisit 2,29 persen kan harus dibiayai dari pembiayaan, pembiayaan anggaran. Pembiayaan itu akan ada pembiayaan utang, ada pembiayaan non-utang," kata Suminto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Suminto tak menampik bahwa utang pemerintah akan terus bertambah manakala defisit APBN membesar. Mau tak mau, utang akan terus menumpuk seiring defisit anggaran yang terjadi.

"Karena ada utang neto yang positif itu yang akan nambah utang selama satu tahun ya pasti nambah lah, dari Januari sampai Desember pasti nambah," tegas Suminto.

Utang Membengkak

Akan tetapi, perekonomian terus mengalami gejolak. Konflik Timur Tengah masih tereskalasi dan berdampak pada arah kebijakan moneter dunia.

Suku bunga The Fed yang sempat diperkirakan bakal melandai pada paruh kedua 2024 diduga akan tetap tinggi hingga akhir tahun (higher for longer).

Tingginya suku bunga The Fed membuat imbal hasil obligasi AS (US Treasury) juga bertahan tinggi.

Di tengah melemahnya perekonomian global dan meningkatnya ketegangan geopolitik, pelaku pasar akan menempatkan dananya pada instrumen yang dianggap aman, seperti dolar AS dan komoditas emas.

Mau tak mau, Pemerintah perlu menawarkan imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) yang lebih tinggi demi menarik minat investor. Sementara langkah ini berisiko membuat biaya utang yang ditanggung Pemerintah makin meningkat.

BI telah mengambil langkah pre-emptive dengan menaikkan suku bunga acuan menjadi 6,25 persen pada April 2024, setelah mempertahankan suku bunga di level 6,00 persen sejak Oktober 2023.

Kebijakan ini diharapkan dapat membuat investor mengalihkan dananya dari dolar AS menuju pasar Indonesia sehingga berdampak pada stabilitas sektor keuangan domestik.

Tak hanya dari sisi eksternal, risiko pembengkakan utang juga datang dari internal. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan rasio utang maksimal 40,14 persen terhadap PDB, membengkak dari level rasio utang Maret 2024 dan mendekati kondisi puncak saat pandemi.

Target belanja Pemerintah juga lebih tinggi menjadi 16,15 persen hingga 17,80 persen dari 14,56 persen.

Defisit fiskal juga ditargetkan melebar dari 2,29 persen pada tahun ini menjadi 2,80 persen pada tahun depan. Target itu mendekati batas aman 3 persen yang diamanatkan UU Keuangan Negara.

Target RKP memang belum final. Berbarengan dengan penyusunan RKP, Kementerian Keuangan juga mendesain rencana anggaran 2025 melalui Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF).

Rencana-rencana anggaran akan didiskusikan dengan DPR, disampaikan saat Nota Keuangan pada Agustus, sebelum disahkan pada Oktober mendatang.***