Jokowi Batal Pindah Kantor ke IKN, PDIP: Jangan Dipaksakan Termasuk juga Upacara 17 Agustus

 

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak jadi berkantor ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada bulan ini. Djarot menyatakan jika memang belum siap, sebaiknya memang tak dipaksakan.

Ia menyebut, infrastruktur di Ibu Kota baru disana belum siap untuk menampung aktivitas perkantoran. "Jadi, ya saran saya sih benar jangan dipaksakan, makanya diawal jangan terlalu pede gitu loh. Kan sebelumnya kan menyampaikan sudah sangat siap gitu, ya, ternyata belum juga," kata Djarot di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7).

Ia menyampaikan, memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN memang tak mudah. Ia juga menyarankan tidak memaksakan menggelar upacara HUT ke-79 RI di IKN.

"Menurut saya pribadi melihat memang tidak mudah untuk memindahkan ibu kota dan jangan terlampau dipaksakan. Sangat tidak mudah, termasuk progresnya, termasuk juga untuk upacara 17 Agustus ya," tegas Djarot.

Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan belum ada rencana dalam waktu dekat untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Hal itu disebabkan karena infrastruktur di IKN belum sepenuhnya siap.

"Airnya udah siap belum, listriknya udah siap belum, tempatnya sudah siap belum, kalau siap, pindah," ucap Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7).

Jokowi mengaku sudah mendapat laporan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakuat (PUPR) Basuki Hadimuljono terkait proses pembangunan di IKN. Namun, dari laporan itu pembangunan kantornya belum sepenuhnya selesai. "Sudah, tapi belum," pungkas Jokowi.

Sumber Berita / Artikel Asli : jawapos