Timnas AMIN sebut Pemilu 2024 Dimulai dari Tahap Desain, Sudirman Said: Banyak Cacatnya!

 

Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) menilai bahwa cacat pemilu 2024 bukan hanya terjadi pada hari H atau pencoblosan 14 Februari 2024 dan sistem KPU saja, tetapi telah dimulai dari tahap desain proses pemilu.

Co-captain Timnas Pemenangan AMIN, Sudirman Said mengatakan cacat Pemilu 2024 menjadi tugas penting bagi Indonesia dalam menjalani pesta demokrasi selanjutnya.

"Banyak sekali cacat-cacat legal, cacat etik yang saya mengatakannya meskipun nanti proses elektoral sudah selesai karena KPU mengatakan selesai, tetap tidak menutup fakta bahwa ada banyak sekali catatan pelanggaran-pelanggaran yang merupakan PR kita bersama sebagai bangsa," tutur Sudirman, di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, dikutip Selasa (20/2/2024).

Menurutnya, Timnas AMIN sedang menghimpun seluruh laporan pelanggaran dari mulai pelanggaran etik, administrasi, sampai pelanggaran hukum termasuk pidana. Tim Hukum Nasional (THN) AMIN sedang mengumpulkan bukti-bukti dari seluruh wilayah Indonesia.

Sudirman menegaskan bahwa pelanggaran atau kecurangan baik dalam bentuk pelanggaran administrasi, etik, maupun pidana cukup menyebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia. "Nanti kita akan punya peta pada waktunya. Itu nanti bisa dilihat," jelas dia.

Kemudian, Timnas AMIN juga menyoroti situasi di KPU terutama yang berkaitan dengan sistem administrasi atau perhitungan (rekapitulasi suara).

KPU, kata dia, mengumumkan jeda atau penundaan untuk tidak dilakukan sidang pleno di level kecamatan (panitia pemilihan kecamatan/PPK). KPU beralasan harus menunggu sinkronisasi data (SIREKAP). Dia menambahkan, Timnas AMIN juga akan menyampaikan data perhitungan internal.

Oleh sebab itu, posisi Timnas AMIN saat ini menunggu hasil resmi dari KPU karena hitung cepat (quick count) hanya bersifat prediksi.

Jadi, Timnas AMIN sedang fokus terkait dengan tugas-tugas elektoral (rekapitulasi suara) dan upaya menjaga atau menyelamatkan demokrasi.

Sumber Berita / Artikel Asli : tv one