Pemantau HAM Dunia Surati 3 Capres: Direspons Anies dan Ganjar, Diabaikan Prabowo

 

Calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, disebut tidak menanggapi sama sekali pertanyaan seputar hak asasi manusia (HAM) dari organisasi internasional Human Rights Watch (HRW).

Sebelumnya, HRW yang memiliki jaringan di lebih dari 70 negara dunia telah melayangkan pertanyaan itu kepada masing-masing capres-cawapres dengan tenggat pada akhir Januari 2024.

Namun, hanya capres-cawapres nomor urut 1 dan 3 yang memberi respons positif terhadap kuesioner berisi 16 pertanyaan itu.

"Yang menjawab itu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kebetulan mereka itu kirim file pertama, saya lihat ada komentar salah satu dari 4 orang itu. Mereka tampaknya menjawab dengan serius. Tetapi Prabowo dan Gibran tidak menjawab," jelas peneliti HRW Indonesia, Andreas Harsono, pada Jumat (9/10/2024).

Ia melanjutkan, pihaknya telah mengirim pertanyaan itu melalui surat biasa, e-mail, hingga chat WhatsApp terhadap 90 orang dari ketiga pasangan calon.

HRW menyayangkan kubu Prabowo-Gibran mengabaikan pertanyaan-pertanyaan penting seputar HAM ini.

"Saya tidak tahu kenapa mereka tidak menjawab. Tetapi, yang jelas mereka tidak memberikan kesempatan kepada para pemilih, terutama pemilih muda, untuk tahu isu-isu yang penting buat warga Indonesia tentang berbagai macam persoalan (HAM)," jelas Andreas.

"(Ada isu) antikorupsi ya, KPK yang dilemahkan, atau pembunuhan orang Madura di Kalimantan pada tahun 1999-2001 ada 6.500 orang Madura dibunuh, atau kekerasan komunal di Ambon, di Halmahera itu sampai 15.000 orang dibunuh, atau tentu Timor Leste sampai sekarang belum beres bagaimana orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kematian begitu banyak orang di Timor Leste belum memberikan akuntabilitas yang proporsional," ungkapnya.

Selain pertanyaan-pertanyaan di atas, HRW juga meminta tanggapan capres-cawapres mengenai pasal-pasal kontroversial dalam KUHP terbaru, Omnibus Law, kekerasan negara pada 1965, hingga hak-hak kelompok LGBT.

"Kami sangat menghargai mereka yang mau menajwab dan kami berikan jawaban itu kepada para pemilih di Indonesia dengan harapan mereka bisa melihat sendiri apa yang menjadi posisi hak asasi manusia dari 2 calon ini," ujar Andreas.

Sebagai informasi, hanya pasangan Prabowo dan Gibran yang tidak mencantumkan program penyelesaian kasus HAM dalam visi-misinya.

Dalam misi terkait HAM, Prabowo-Gibran hanya menjanjikan perlindungan HAM untuk warga negara dan menghapus praktik diskriminasi.

Sumber Berita / Artikel Asli : kompas