Hasto Tak Terima dengan Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi

Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menilai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak terima dengan pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Padahal Hasto berasal dari kubu paslon nomor urut tiga Ganjar Pranowo, sedangkan Surya Paloh dari kubu paslon nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). "Paloh kubu 01 bertemu dengan Presiden. Hasto kubu 03, tidak terima," ucapnya.

Karenanya, ia merasa yang mempunyai masalah besar adalah Hasto, bukan demokrasi. "Jadi yang punya masalah besar adalah Hasto. Orang yang sehari-hari berlindung dibalik label demokrasi tapi anti terhadap demokrasi. Kebebasan orang untuk bersikap mau diatur olehnya," imbuhnya, dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Selasa (20/2).

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menandakan demokrasi sedang dalam masalah besar.

"Kalau semua proses itu berjalan baik ya tidak perlu dilakukan suatu proses konsolidasi pasca pemilu karena semuanya berjalan natural sesuai dengan kehendak rakyat," kata Hasto usai menggelar rapat internal di Gedung High End, Jakarta, Senin (19/2/2024), dikutip dari Detik.

"Tetapi ketika proses konsolidasi justru tetap dilakukan itu menunjukkan ada questionmark yang kemudian harus dijawab bersama-sama bahwa demokrasi kita sedang berada dalam masalah besar," sambungnya.

Berdasarkan pendapat para pengamat pro demokrasi, menurut Hasto, Jokowi memiliki andil besar dalam menjaga kualitas demokrasi di tanah air.

"Kalau kita lihat berdasarkan catatan kritik yang diberikan oleh para pengamat, para tokoh-tokoh pro demokrasi, maka pak Jokowi sebagai sosok yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kualitas demokrasi itu sendiri," imbuhnya.

Ia merasa pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh tidak seharusnya dilakukan, karena terjadi di tengah proses rekapitulasi suara pemilu 2024.

"Ketika di tengah-tengah proses rekapitulasi yang masih berjalan, upaya-upaya yang dipersepsikan menggalang dukungan itu kan sebenarnya justru apa yang terjadi selama ini itu tidak benar sehingga masih diperlukan suatu langkah konsolidasi seperti itu," pungkasnya.

Sumber Berita / Artikel Asli : populis