Penggusuran Kampung Akuarium yang bertempat di Jakarta Utara saat era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sempat jadi sorotan hangat.
Salah seorang warga Kampung Akuarium yang jadi korban gusuran Ahok, Dharma Diani, mengenang momen bagaimana sengsaranya dia dan warga lainnya akibat keputusan Ahok melakukan penggusuran pemukiman di wilayah yang telah mereka tempati puluhan tahun lamanya, ia bahkan mengungkit warga yang meninggal karena bertahan di puing penggusuran.
“Dua puluh dua jiwa meninggal selama kami bertahan di puing penggusuran karena yang meninggal rata-rata terkena penyakit paru, darah tinggi, maag akut, dan stres semua,” ujar Diani saat bincang bersama pemerhati pendidikan Indra Charismiadji di kanal Youtube Laman TV, dikutip Minggu (16/4/23).
Meski sadar tak ada kaitan langsung kematian sejumlah warga dengan kebijakan Ahok, menurut Diani, beban pikiran warga yang bertahan di puing-puing rumah yang digusur Ahok yang mana diyakini sebagai hak mereka jadi salah satu sebab.
Menurut Diani, penggusuran tersebut memengaruhi banyak kehidupan mereka. Ia pun mengaku sedih jika mengenang masa-masa tersebut.
“Kami sadar itu semua karena stres, bagaimana kami berpuluh tahun tinggal dan mencari nafkah tanpa bantuan pemerintah, tiba-tiba pencarian kami dihilangkan dalam waktu sekejap itu benar-benar stres luar biasa,” jelasnya.
“Saya termasuk yang merasakan itu banget, tetangga kami mungkin karena ada penyakit bawaan dan tingkat stress tinggi. Itu tidak masuk akal banget di satu tahun 8 bulan 22 jiwa warga kami nggak ada lagi. Agak melow jadinya kalau ingat lagi karena itu nyata banget,” tambahnya.
Saat Pilgub DKI Jakrta 2017, Diani mengaku warga yang bertahan di puing gusuran Ahok enggan melakukan kontrak politik kembali karena merasa kondisi mereka saat ini juga buah dari kontrak politik yang tak dipenuhi oleh pemimpin.
Berjalannya waktu, Diani akhirnya mengungkapkan bahwa perjuangan mempertahankan hak warga Kampung Akuarium harus dilanjutkan, singkatnya kontrak politik disepakati oleh warga dan pihak Anies Baswedan yang mencalonkan diri sebagai Gubernur. Ia mengaku Anies memenuhi kontrak politiknya secara berangsur-ansur.
“Beliau (Anies) berpikir kita akan menjalani proses yang lebih panjang, beliau mau warga akuarium pulih dulu haknya. Kebetulan selama penggusuran itu kami tidak punya identitas, identitas kami dibekukan dengan alasan alamat kami sudah zona merah,” jelasnya.
“Kami dibuatkan shelter ukurannya 3,5x6 pakai dinding trilpek dan MCK komunal, itu dibuatkan secepat mungkin, itu jauh lebih dan layak dibanding di tenda dan penggusuran kami. Tapi yang penting itu, kami dibuatkan RT dan identitas baru lagi, itu jauh yang lebih penting dan mertabat bagi kami,” ungkapnya.
Ahok Gusur Kampung Akuarium
Ahok sebenarnya mengakui bahwa saat Pilgub 2012 di mana dia maju jadi cawagub Jokowi, kontrak politik dengan warga akuarium ada, tapi dia berkilah tidak mengetahui bahwa itu lahan bukan milik warga.
"Nah, lalu apa janji kami waktu itu? Kami akan bangunkan rusun dekat sini juga yang bukan jalur hijau. Nah, kalian yang (tinggal di ruang terbuka) hijau harus dipindahkan yang bukan hijau," katanya di Balai Kota DKI beberapa tahun lalu, dikutip dari laman republika, Minggu (16/4/23).
Ahok pun menyatakan apa yang ia lakukan dengan menggusur adalah langkah tepat.
"Kalau orang mau tertibkan kita rusuh. Melanggar HAM kita dibilang, ini HAM apa? Saya bilang, membiarkan orang Jakarta tinggal dalam kemiskinan, dimainkan dalam kemiskinan terus, itu lebih melanggar HAM, lihat saja Kalijodo," ujarnya, dikutip dari sumber yang sama.
Untuk diketahui, semasa kepemimpinan Anies Baswedan, Kampung Akuarium telah kembali berdiri dengan format Kampung Susun.
"Lewat kampung ini, kita semua mewujudkan sila kelima dari Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Lewat kolaborasi di sini, kita mewujudkan identitas masyarakat Indonesia, yakni gotong royong," kata Anies.
