‘Pembantu’ Presiden Jokowi yang Sempat Bilang OTT Tak Perlu, Diungkap Panda Nababan Tutupi Sejumlah Kasus Korupsi

 

Politisi senior Panda Nababan mengungkap sosok menteri yang menutupi sejumlah kasus korupsi, ia menyebut menteri ini tak suka jika banyak Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

“Itu orang, malah ada pembantunya mengatakan ‘Janganlah keseringan OTT’. Jadi aku sendiri punya pengalaman, tanpa aku menyebut siapa, pembantu terdekatnya presiden lah,” katanya dalam Podcast Total Politik (14/3/23).

“Saya kasih tahu ke dia, beritahukan kepada Presiden Jokowi ada menteri yang saya tahu tinggal kita jebak, kita kasih KPK, dia tinggal menerima uang ini di momen yang tepat,” tambahnya. 

“Orang yang berurusan dengan Menteri ini cerita ke saya, sudah diatur tepatnya di mana mau menyerahkan (uang) doang,” ungkapnya.

“Tahu pembantu Presiden itu ngomong ke saya? ‘Udahlah bang itu kan setoran dia buat ketua partainya, paling juga 10-20 miliar aja’ kata si pembantu dekatnya Jokowi ini,” jelasnya.

Melihat ‘pembantu’ dekat Presiden Jokowi mengatakan ini, Panda merasa tak heran kalau korupsi meraja lela. 

“Lihat ini pembantu dekatnya Jokowi saja punya sikap seperti itu, jadi saya aku nggak heran lihat bagaimana kemudian maraknya korupsi ini, karena memang tidak ada keteladanan, tidak ada campaign semangat memberantas,” ungkapnya.

Penjelasan Panda ini jika ditelusuri, mengerucut pada satu nama yaitu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan.

Sebelumnya, Luhut sempat menyatakan pandangannya soal cara kerja KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Menurut Luhut, cara itu tidak bagus.

Menteri Luhut menyebut OTT yang sering dilakukan KPK untuk menangkap orang-orang yang terindikasi melakukan korupsi membuat citra negara jadi buruk. 

"OTT-OTT ini kan nggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget," kata Luhut dilansir dari acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 yang disiarkan di Youtube Stranas PPK Official, Selasa (20/12/2022).

"Tapi kalau kita digital life, siapa yang mau melawan kita," sambungnya yang dimandati mengurusi e-katalog oleh Presiden Joko Widodo.

Sumber Berita / Artikel Asli : Wartaekonomi