Breaking Posts

6/trending/recent

Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

Direktur Eksekutif Cespels: 'Kemenkeu Dinilai Bobrok dan Banyak Skandal, SMI Mundur Saja!'




Bermula dari kasus Rafael Alun, disusul banyak pejabat dengan harta kekayaan mencurigakan, hingga dugaan transaksi gelap Rp300 Triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, bukti bahwa kredibilitas Sri Mulyani Indrawati (SMI) dan jajaran sangat bobrok.

Akibatnya, kepercayaan publik pada pemerintah dalam hal ini Kemenkeu, semakin anjlok.

Karena itu Sri Mulyani diminta mundur dari jabatannya, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebobrokan dan ulah anak buahnya.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels), Ubedilah Badrun melalui pesan singkat, Selasa (14/3).

“Sri Mulyani mundur saja, sebagai bentuk tanggung jawab etik seorang menteri yang gagal membenahi Kemenkeu dan sibuk dengan 30 jabatannya,” tegas Ubedilah Badrun.

Aktivis ‘98 itu juga berpendapat, Sri Mulyani sebaiknya mencontoh Menpora Zainudin Amali, yang memilih mundur karena tidak ingin rangkap jabatan sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Bukan justru bangga merangkap 30 jabatan.

“Dia sebaiknya mundur, seperti Zainudin Amali. Mantan Menpora itu memberi contoh baik agar fokus, tidak mau rangkap jabatan. Nah, ini selain rangkap 30 jabatan, kan juga gagal melakukan reformasi pegawai di Kemenkeu, bahkan ada skandal Rp300 Triliun?” tandasnya.

Selain itu, Ubedilah juga mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan transaksi gelap Rp300 triliun sebagaimana diungkap Menko Polhukam, Mahfud MD, beberapa waktu lalu.

“Skandal Rp300 Triliun harus diungkap seterang-terangnya. Hukum pelaku atau aktor di balik skandal ekonomi yang merontokan kredibilitas pemerintahan,” pungkasnya. 

Gagal Pimpin Kemenkeu, Sri Mulyani Didesak Mundur

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati diminta mundur karena gagal memimpin Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Bahkan di Twitter tagar #menkeubobrok menjadi trending. Banyak netizen mendesak Sri Mulyani mundur dari posisinya sebagai Menkeu.

Ratusan massa buruh juga menggeruduk kantor Direktorat Jenderal Pajak di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, pada Jumat 10 Maret 2023.

Dalam kesempatan itu Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan bahwa reformasi birokrasi yang dijalankan Menteri Keuangan Sri Mulyani belum berhasil.

Hal tersebut terbukti dengan munculnya kasus sejumlah pejabat di bawah institusi Kementerian Keuangan yang memiliki kekayaan janggal dan pamer harta. Mulai dari kasus Rafael Alun Trisambodo, Eko Darmanto hingga Andhi Pramono.

“Ini gunung es, rupanya reformasi belum bisa menghilangkan flexing, memamerkan harta kekayaan para penyelenggara negara khususnya pajak dan bea cukai,” kata Said Iqbal saat melaksanakan aksi di depan kantor Dirjen Pajak, Jumat, 10 Maret 2023.

Said Iqbal mengatakan, perlu ketegasan dan keberanian dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

“Perlu ada satu tim yang dibentuk dengan payung hukum untuk melakukan pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan penyelenggara negara,” kata Iqbal.

“Kami harapkan Menteri Keuangan atau bahkan Presiden Jokowi harus berani mengeluarkan sebuah produk aturan dalam waktu yang secepat-cepatnya,” katanya.

Ratusan massa buruh menggeruduk kantor Direktorat Jenderal Pajak di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, pada Jumat 10 Maret 2023.

Dalam aksinya, ratusan massa aksi tersebut mengusung empat tuntutan yakni mendesak agar segera dibentuk Tim Pencari Fakta Investigasi Perpajakan di Indonesia, mencopot Dirjen Pajak, audit forensik penerimaan pajak di Direktorat Pajak dan terakhir mendorong segera dibentuk Undang-undang tentang Pembuktian Terbalik Harta Pejabat Negara.


Sumber Berita / Artikel Asli : rmol

Posting Komentar

0 Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads Bottom

Copyright © 2023 - Onlineindo.TV | All Right Reserved