Pejabat Era Anies Dicopot Heru Budi, Anak Buah Megawati: Playing Victim Pura-pura Dizalimi

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak mengatakan bahwa tudingan soal Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersih-bersih jejak Anies Baswedan adalah sangat berlebihan, pasalnya menurutnya, pergantian pejabat adalah hal yang sangat wajar.

Diketahui, Heru Budi Hartono menggeser posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Marullah Matali menjadi Deputi Kegubernuran.

Tak hanya itu, beberapa direksi dan komisaris beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI seperti PT Jakarta Propertindo dirombak habis-habisan. 

Gilbert meminta agar beberapa pihak yang berkeberatan dengan keputusan dibuat Heru Budi dapat disikapi secara bijak, tak usah takut dan berlebihan.

"Saya melihatnya justru ini playing victim kayak pura-pura dizalimi. Jadi cukup," ucapnya pada tayangan Kanal YouTube Indonesia Lawyers Club dikutip pada Senin, (19/12/2022).

Gilbert menambahkan, orang-orang yang berseberangan dengan Heru seharusnya menggunakan cara yang lebih elegan.

"Coba bermain yang lebih elegan. Basi lah itu," tuturnya.

Bagi Gilbert pribadi, sosok bakal calon presiden (bacapres) Partai NasDem tersebut merupakan masa lalu yang akan dilupakan orang seiring berjalannya waktu, khususnya bagi warga DKI Jakarta sendiri.

Tidak ada satu pun pemimpin yang bertahan namanya sesudah tak lagi menjabat.

Bagi Gilbert, itu adalah hal yang alami dan akan dirasakan oleh semua pemimpin.

"Tidak ada pejabat satu pun yang bertahan namanya sesudah dia tidak menjabat, itu alami. Bagaimana agar tidak memudar? Yaitu urusan partai yang bawa dia lah," ungkapnya. 

Selain itu, Gilbert menegaskan bahwa, perombakan beberapa pejabat di DKI juga mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Jadi tidak ada yang masalah di sini yang masalah adalah karena kita bikin masalah. Ini semua proses normal," cetusnya.

Sementara itu soal pergantian tagline 'Jakarta Kolaborasi' menjadi 'Jakarta Sukses untuk Indonesia' juga bukan suatu hal yang salah, sebab menurut dia, setiap pejabat berhak memiliki harapan baru.

"Apakah tagline yang dihapus itu salah? Lho dia punya impian kan. Semua pejabat punya mimpi, ya tentu ganti harapan ya ganti slogan. Apa yang salah di situ," tegasnya.

Sumber Berita / Artikel Asli : Kontenjatim