Pimpinan KPK Ingin Perpanjang Masa Jabatan, Saut: Kinerjanya Jelas Dulu Dong!

 Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Sitomorang memberikan kritikan keras kepada Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang membuat gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun.

Menurut Saut, keinginan perpanjangan masa jabatan ini sangat tidak pantas melihat rekam jejak KPK saat ini. Saut pun meminta KPK lebih memperhatikan kinerjanya terlebih dahulu sebelum sibuk mengurusi masa jabatannya.

"Saya pikir agak aneh ya (gugatan Ghufron) karena kalau bicara kinerja orang itu diperpanjang masa jabatannya kalau kinerjanya jelas dulu dong," kata Saut kepada Republika, Selasa (16/5/2023). 

Saut memantau kinerja pimpinan KPK saat ini belum layak untuk diperpanjang. Sebab mereka justru lebih banyak menimbulkan kegaduhan dan kemerosotan kinerja ketimbang prestasi. "Kinerja yang mereka lakukan apa? Kan menunjukkan penurunan semua. IPK jatuh, bilangnya nggak ada hubungannya dengan KPK, ya ada dong. Ini sangat kontradiktif dengan kinerja mereka," ujar Saut.

Berbagai noktah hitam memang mewarnai KPK era kepemimpinan Firli Bahuri. Diantaranya dugaan kasus kebocoran dokumen, gratifikasi, hingga rekayasa kasus. "Anda tidak kelola organisasi secara efektif dan efisien, kalau efisien tentu kasus tidak selesai. Banyak pemimpin (KPK) yang bermasalah, anda bagian dari masalah kok mau diperpanjang?. Banyak hal yang membuat akal sehat kita terganggu dengan permintaan itu," sindir Saut.

Saut lantas berpesan supaya pimpinan KPK fokus menunaikan tugas pemberantasan korupsi. Ia meyakini publik dapat mengapresiasi kinerja mereka, bahkan mendukung perpanjangan masa jabatan kalau menuai keberhasilan.

"Ini sangat kontradiktif dengan kinerja mereka. Ini hanya kekuasaan semata. Jadi kalau memang mau pemberantasan korupsi, jangan (urus) politik saja, tunjukkan kinerja," ucap Saut.

Sebelumnya, Ghufron berdalih alasan meminta penambahan masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun karena masa pemerintahan di Indonesia yang ditentukan dalam Pasal 7 UUD RI Tahun 1945 adalah lima tahun. 

Oleh karena itu, dia menilai seluruh periodisasi pemerintahan semestinya juga selaras dengan ketentuan itu. Dia menilai, masa jabatan pimpinan KPK seharusnya juga disamakan dengan 12 lembaga non-kementerian atau auxiliary state body di Indonesia seperti Komnas HAM, KY, KPU.

Ghufron lantas mengajukan uji materi ke MK sejak awal November 2022. Awalnya Ghufron mengajukan uji materi terhadap Pasal 29 Huruf (e) UU Nomor 19 Tahun 2019 mengenai persyaratan usia minimal pimpinan KPK 50 tahun. Kemudian, objek uji materi Pasal 34 UU Nomor 30 Tahun 2002 jo UU Nomor 19 Tahun 2019 menyoal masa periode pimpinan KPK.

Sumber Berita / Artikel Asli : Kontenjatim