Menteri HAM Natalius Pigai Usulkan Anggaran Rp1 Triliun untuk Penambahan Pegawai dan Program Pengembangan

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, kembali menjadi sorotan setelah mengajukan permintaan anggaran fantastis mencapai Rp1 triliun untuk menambah pegawai dan tunjangan di kementeriannya.

Usulan ini disampaikan Pigai dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Jakarta pada Kamis, 31 Oktober 2024.

Selain untuk pegawai, Pigai juga meminta anggaran besar lainnya untuk program-program pengembangan HAM di seluruh Indonesia.

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyebut bahwa permintaan anggaran ini perlu dikaji lebih dalam.

Namun, menurutnya, langkah Pigai ini dapat menjadi upaya penting dalam membangun citra HAM di Tanah Air.

Dalam rapat tersebut, Pigai mengungkapkan adanya kebutuhan anggaran sebesar Rp1 triliun khusus untuk gaji dan tunjangan pegawai di Kementerian HAM.

Saat ini, Kementerian HAM memiliki 378 pegawai, namun Pigai mengajukan penambahan staf hingga mencapai 2.544 orang untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kementerian.

“Kami membutuhkan lebih dari Rp1 triliun hanya untuk gaji dan tunjangan jika jumlah staf bertambah menjadi 2.544 orang,” jelas Pigai dalam rapat yang diadakan di Kompleks Parlemen Jakarta.

Pigai juga merinci bahwa saat ini di tingkat pusat saja, Kementerian HAM memiliki 188 pegawai yang terdiri dari beberapa jabatan, termasuk direktur jenderal, pimpinan tinggi, dan berbagai jabatan fungsional.

Tidak hanya menambah pegawai, Pigai juga mengajukan rancangan struktur organisasi yang lebih besar, termasuk pembentukan kantor wilayah di hampir setiap provinsi di Indonesia.

Kantor-kantor wilayah ini, menurut Pigai, akan bertugas mengawal implementasi program HAM hingga tingkat daerah, memastikan kebijakan pusat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah masing-masing.

“Kami akan membentuk kantor wilayah setingkat eselon II di hampir semua provinsi. Struktur organisasi dan anggarannya sudah kami siapkan,” tutur Pigai.

Dengan struktur yang lebih luas ini, Pigai memperkirakan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk membayar gaji dan tunjangan staf di seluruh kantor wilayah akan menelan biaya lebih dari Rp1 triliun.

Menurutnya, penambahan ini merupakan konsekuensi logis dari semakin berkembangnya tugas dan fungsi Kementerian HAM dalam memperjuangkan hak asasi manusia di seluruh Indonesia.

Selain meminta anggaran untuk pegawai dan struktur organisasi, Pigai juga mengusulkan program desa berbasis HAM yang akan menargetkan sekitar 83 ribu desa di seluruh Indonesia.

Pigai memperkirakan bahwa setiap desa akan membutuhkan anggaran sekitar Rp100 juta untuk sosialisasi HAM, sehingga total anggaran yang diajukan untuk program ini mencapai Rp8,3 triliun.

“Dengan 83 ribu desa di Indonesia, dan setiap desa membutuhkan Rp100 juta, anggaran yang dibutuhkan untuk program desa ini mencapai Rp8,3 triliun,” ujar Pigai dalam kesempatan yang sama.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan program HAM di lapangan, Pigai juga menyiapkan tim khusus yang terdiri dari 1.007 orang.

Tim ini akan bertugas untuk memantau implementasi program-program HAM di daerah, memastikan setiap program berjalan sesuai rencana dan langsung menyentuh masyarakat.

Pigai menyebut bahwa keberadaan tim ini akan mempermudah pelaksanaan program HAM di tingkat daerah, terutama dengan adanya kantor wilayah yang mendukung.

“Nanti dalam perjalanannya, tim-tim ini akan diatur sedemikian rupa sehingga bisa bekerja lebih efisien di lapangan,” tambah Pigai.

Sebelumnya, Pigai juga pernah menyebutkan bahwa Kementerian HAM membutuhkan anggaran lebih besar, mencapai Rp20 triliun untuk keseluruhan program dan proyek pengembangan HAM di Indonesia.

Anggaran ini mencakup berbagai kegiatan, mulai dari penyusunan regulasi hingga pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di berbagai bidang.

Pigai menegaskan bahwa jika negara memiliki anggaran yang mencukupi, ia siap untuk membangun program HAM yang lebih masif dan memberikan dampak nyata bagi seluruh warga negara.

“Kalau negara punya anggaran, saya yakin bisa mewujudkan program HAM yang lebih besar. Saya siap membangun karena saya adalah pekerja lapangan di bidang HAM,” tandas Pigai.

Demikianlah informasi mengenai permintaan anggaran triliunan yang diajukan oleh Menteri HAM RI, Natalius Pigai.(*)

 

Baca Juga