**Empat Kesimpulan Said Didu Terkait Penetapan Tom Lembong Sebagai Tersangka Korupsi Impor Gula Diduga Berbasis Agenda Politik Jokowi**

Polemik Penetapan Tom Lembong Sebagai Tersangka Korupsi Impor Gula: Analisis Said Didu

Penetapan status tersangka terhadap Tom Lembong dalam kasus korupsi impor gula telah memicu polemik di kalangan masyarakat. Banyak yang berpendapat bahwa penangkapan mantan Menteri Perdagangan tersebut mengandung nuansa politis.

Pengamat politik Said Didu menjadi salah satu pihak yang menyoroti kasus ini. Ia menyatakan bahwa terdapat agenda politik dari Presiden Joko Widodo di balik penangkapan Tom Lembong.

Said Didu mengemukakan empat kesimpulan terkait penetapan status tersangka Tom Lembong.

1. Proses: Ia mencatat bahwa "sprindik" untuk kasus ini dibuat pada Oktober 2023, ketika Tom Lembong menjabat sebagai co-captain dalam tim pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).
2. Penggeledahan: Penggeledahan di Kementerian Perdagangan dilakukan oleh Kejaksaan Agung ketika Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Perdagangan, yang Didu anggap sebagai upaya untuk mengumpulkan bukti.
3. Alasan Hukum Kejaksaan Agung: Said Didu menjelaskan alasan hukum yang dikemukakan oleh Kejaksaan Agung. Ia mencatat bahwa kasus ini terkait dengan impor gula saat surplus, yang, menurutnya, tidak pernah terjadi dalam puluhan tahun. Ia juga mempertanyakan klaim bahwa pelaksanaan impor memerlukan koordinasi, serta menyatakan bahwa hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhak menghitung kerugian negara.
4. Kesimpulan: Didu menyimpulkan bahwa kasus Tom Lembong jelas mengandung unsur politik dan bersifat tebang pilih. Ia berargumen bahwa jika kasus ini dilanjutkan berdasarkan alasan hukum yang disebutkan, maka seluruh mantan Menteri Perdagangan selama rezim Jokowi juga harus diperiksa.

Said Didu menambahkan bahwa Presiden Jokowi juga harus diperiksa, terutama terkait proyek-proyek yang dinilai mangkrak, seperti Ibu Kota Negara (IKN) dan Kereta Api Cepat. Menurutnya, kebijakan-kebijakan tersebut memiliki pelanggaran yang sejalan dengan kriteria yang diterapkan Kejaksaan Agung terhadap Tom Lembong.

"Kasus Tom Lembong diduga adalah pelaksanaan agenda politik Jokowi ditambah dengan mafia impor," tulis Said Didu dalam cuitannya.

Reaksi dari warganet pun beragam. Banyak yang mendukung pernyataan Said Didu, dengan beberapa komentar yang mengungkapkan skeptisisme terhadap proses hukum ini.

Seorang pengguna akun X berkomentar, “Benar, ini semua kelihatan politis. Kenapa baru sekarang?”

Pengguna lain menambahkan, “Kalau ini dibiarkan, berarti semua kebijakan Jokowi yang kontroversial juga harus diselidiki.”

Dengan demikian, kasus Tom Lembong tidak hanya menjadi sorotan karena implikasi hukumnya, tetapi juga memunculkan diskusi mengenai dinamika politik di Indonesia saat ini.(*)

Baca Juga