**Dampak Utang Pemerintahan Jokowi: Anthony Budiawan Menyatakan Sebagai Doping untuk Rupiah yang Membebani Rakyat**

Dampak Utang Pemerintahan Jokowi: Anthony Budiawan Menyatakan Sebagai Doping untuk Rupiah yang Membebani Rakyat

Ekonom Anthony Budiawan mengkritik keras kebijakan utang pemerintahan Jokowi yang dinilainya hanya demi menopang nilai tukar rupiah.

Dalam pernyataannya, Anthony Budiawan menyebut langkah ini sebagai bentuk "money laundering yang dilegalkan" karena lebih menguntungkan segelintir elite daripada rakyat kecil.

Anthony Budiawan menyoroti pembangunan infrastruktur besar-besaran oleh Jokowi yang menurutnya justru mengorbankan rakyat kecil.

“Mereka lebih memprioritaskan pembangunan tanpa memperhatikan beban utang yang harus ditanggung rakyat kecil,” ujar Anthony Budiawan yang dikutip dari YouTube Abraham Samad yang dikirim ke redaksi onlineindo.tv.

Kebijakan fiskal yang dikeluarkan, termasuk langkah menaikkan harga BBM pada awal pemerintahan Jokowi, dianggap sebagai langkah yang merugikan. Padahal saat itu harga minyak dunia sedang turun.

“Seharusnya, kenaikan harga BBM tak perlu dilakukan apalagi itu melanggar konstitusi,” tegas Anthony Budiawan.

Anthony Budiawan juga menyebutkan keputusan Jokowi untuk menghapus trayek kereta ekonomi di tahun 2015 yang membuat harga tiket kereta melonjak hingga dua kali lipat.

Kebijakan ini dianggap sebagai salah satu bentuk kebijakan yang tidak pro-rakyat.

“Banyak kebijakan yang dibuat malah mempersulit rakyat kecil dan lebih berpihak pada oligarki,” jelasnya.

Kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak) yang disahkan pada 2016 juga mendapat kritik tajam.

Anthony Budiawan menilai langkah ini sebagai bentuk “pencucian uang yang dilegalkan” karena memberikan pengampunan kepada mereka yang menunggak pajak dan menyembunyikan aset di luar negeri.

“Tax amnesty ini justru menguntungkan mereka yang memiliki uang ilegal,” ujar Anthony Budiawan.

Anthony Budiawan menambahkan bahwa kebijakan tersebut malah merugikan rakyat kecil dengan adanya ancaman denda bagi yang tak melaporkan harta mereka.

Anthony Budiawan menilai kebijakan Jokowi jauh dari prinsip keadilan.

Ia menyebut bahwa banyak sumber daya alam yang dikelola segelintir elite tanpa kontribusi yang berarti bagi rakyat luas.

Salah satu kritikan terbesarnya tertuju pada utang luar negeri yang digunakan untuk mempertahankan nilai tukar rupiah.

Menurut Anthony Budiawan, utang tersebut tidak mendorong perekonomian secara nyata tetapi hanya menggerakkan kurs.

Anthony Budiawan menyimpulkan bahwa kebijakan ekonomi dan utang Jokowi menyisakan warisan yang berat bagi pemerintahan berikutnya.

Menurutnya, langkah perbaikan ekonomi yang besar akan sulit dilakukan dalam waktu dekat mengingat beban utang yang menggunung.(*)

Baca Juga