Pengusaha Hotel Akhirnya Buka Suara, Ungkap Alasan Belum Investasi ke IKN, Soroti Hal Ini

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) buka-bukaan mengenai rencana investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang sampai saat ini masih maju mundur.

Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani mengatakan sampai saat ini anggotanya masih menunggu dan melihat (wait and see) potensi kebutuhan hotel di IKN. Apabila memang dibutuhkan, maka akan langsung masuk.

"Jadi di IKN akan dilihat demandnya dulu, begitu ada permintaan atau ada memerlukan penambahan (hotel), ya pasti akan masuk ke sana," ujarnya dalam diskusi di Hotel Grand Sahid Jaya, Senin (30/9).

Menurutnya, dalam pembangunan sebuah kota baru, ada tiga tahapan yang harus dilalui.

Pertama, pembangunan infrastruktur yang memang tengah dilaksanakan oleh pemerintah saat ini.

Kedua, adalah pembangunan perumahan dan perkantoran yang memang dinilai tak terpisahkan dari infrastruktur dasar. Ketiga, pembangunan bangunan komersial termasuk perhotelan.

"Jadi hotel itu investasi yang masuk terakhir, kenapa? karena hotel itu lebih melayani orang yang akan berkunjung ke daerah tersebut. Jadi urutannya memang seperti itu dan kita yang terakhir," jelasnya.

Hal yang sama berlaku saat pembangunan Mandalika, Lombok, Nusa Tengga Barat.

Menurutnya, PHRI masuk belakangan setelah melihat antusiasme masyarakat yang berkunjung ke wilayah tersebut.

"Kenapa (masuk) Mandalika lama? ya kembali lagi suplai dan demand. Kalau demandnya banyak pasti investasi ke sana," pungkasnya.

Sejauh ini, investasi perhotelan yang masuk ke IKN dibentuk oleh sejumlah taipan Tanah Air yang disebut sebagai Konsorsium Nusantara yang dipimpin oleh Sugianto Kusuma alias Aguan.

Hotel pertama yang dibangun adalah Swissotel Nusantara yang resmi beroperasi pada 17 Agustus 2024 lalu seperti dikutip dari CNN Indonesia

Netizen Ngamuk Jokowi Sebut IKN Bukan Proyek Presiden, Melainkan Keputusan Rakyat

Netizen kembali soroti peryataan Jokowi terkait IKN dalam acara Rakornas Baznas 2024 di Istana Negara IKN, Rabu (25/9).

Dalam sambutannya, Presiden yang akan segera berakhir masa jabatannya tersebut enggan jika IKN disebut sebagai proyek presiden.

Menurutnya, pembangunan IKN bukan hanya keputusan presiden, melainkan merupakan keputusan rakyat Indonesia.

“ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia" ungkap Jokowi dikutip dari video Sekretariat Presiden.

Jokowi juga secara gamlang menolak jika ada persepsi yang menyebutkan IKN sebagai proyek presiden.

"Jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan,” tegasnya lagi.

Pernyataan tersebut sontak jadi sorotan warga media sosial X.

Salah satu postingan yang mendapatkan banyak atensi mempertanyakan apakah rakyat Indonesia merasa terwakilkan dengan DPR.

"IKN bukan keputusan presiden tapi keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR. Apa rakyat Indonesia merasa terwakilkan oleh DPR???" tulis akun X @Mdy_Asmara1701, (25/9).

Unggahan tersebut sontar jadi perhatian pengguna Twitter, banyak netizen yang kontra terhadap pernyataan Jokowi.

"@DPR mewakili oligarky dan penguasa BUKAN mewaklii RAKYAT kcli rakyat tlol pendukung penguasa" tulis akun @A1ki4_ku5_21.

"Rakyat indonesia yg dinaksud itu mungkin yg kelas atas, kelas menengah ke bawah bukan rakyat Indonesia, tapi babu pajak" sebut akun @hadilocoboy.

"Padahal jelas2 pembentukan UU IKN justru tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Mulyono bilang begitu supaya kalau kelak IKN mangkrak, yang salah masyarakat. Bukan dia!," tambah akun @danielht2009 yang menautkan berita terkait adanya gugatan terhadap UU IKN karena pembentukannya dianggap tidak libatkan artisipasi masyarakat.

"Setelah bau-bau kegagalan mulai tercium, sekarang kau bawa-bawa rakyat!!" tulis akun @Khun_greenman.***