Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani menanggapi maraknya dugaan pengerahan kepala desa untuk mendukung pasangan calon (paslon) tertentu dalam Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Jateng 2024.
Belakangan, paguyuban kepala desa (PKD) di berbagai daerah dilaporkan mengadakan silaturahmi dan konsolidasi yang diduga bertujuan untuk mendukung paslon tertentu.
Puan berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat bertindak tegas terhadap pelanggaran netralitas yang melibatkan kepala desa, perangkat desa, maupun aparatur sipil negara (ASN) selama Pilkada.
"Ya kalau kemudian ada bukti-bukti yang kuat bahwa itu menyalahi aturan, ya harusnya Bawaslu kemudian bisa melaksanakan tugasnya," ungkap Puan, di kantor DPD PDI-P Jateng, Jumat (25/10/2024).
Dia juga meminta semua pihak untuk berkompetisi dalam Pilkada secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Puan menekankan pentingnya netralitas kades, perangkat desa, ASN, serta TNI dan Polri dalam menjaga integritas pemilihan.
"Ya, kita semua harus saling menjaga, saling menghargai dan menghormati. Jadi, semuanya harus menjaga sikap, jangan sampai kemudian melampaui batas-batas yang dianggap tidak seharusnya dilakukan," tutur dia.
Lebih lanjut, Puan meminta aparat dan pemerintah untuk menjaga kondusivitas selama Pilkada 2024, serta menjalankan proses pemilihan tanpa intervensi dari pihak luar.
"Bagaimana kita menjalankan Pilkada 2024 ini dengan santun, saling menghormati dan menghargai tanpa ada intervensi dari eksternal. Kemudian, bagaimana seluruh elemen bangsa dan stakeholder di pemerintahan, termasuk aparat penegak hukum, juga bisa menjaga situasi tetap kondusif," tegas dia.
PDI-P sendiri menggelar rapat dengan tema "Konsolidasi Organisasi Internal Partai Dalam Rangka Pemenangan Pilkada Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah" di Panti Marhen, kantor DPD PDI-P Jawa Tengah.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.