-Tidak mau Gibran Rakabuming Raka hanya pelengkap saja, Joko Widodo dipandang memiliki strategi agar Prabowo Subianto tidak nyaman dalam memimpin pemerintahan 5 tahun mendatang.
Salah satunya adalah melalui perpecahan di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, yang sedang hangat dibahas publik.
Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, strategi Jokowi agar Prabowo tidak nyaman adalah memastikan bahwa keamanan dan bargaining anaknya sebagai Wakil Presiden diakui perannya.
"Jokowi tidak mau Gibran hanya pelengkap saja, tapi juga penentu 5 tahun ke depan," kata Hari kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/9).
Hari melihat, cara-cara pecah belah memang sengaja dilakukan Jokowi di akhir pemerintahannya, yang bertujuan merusak persatuan dari misi besar Prabowo.
"Kadin salah satunya cara pecah belah yang bisa berdampak terhadap investasi ke depan dan di awal pemerintahan PS (Prabowo Subianto)" pungkas Hari seperti dikutip dari rmol
Blak-Blakan! Mahfud MD Bocorkan Daftar Partai Yang 'Gagal' Dicaplok Jokowi
Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD membeberkan hal yang cukup mengejutkan terkait sepak terjang Presiden Jokowi. Yakni soal dugaan mencaplok sejumlah partai besar.
Dikutip dari tayangan video yang beredar di akun X, menurut Mahfud MD, Jokowi juga sempat mengincar partai lain, bukan cuma Golkar.
"Selain Golkar kan yang mau dicaplok partai lain juga yang mau diganggu. Sudah ada jadwalnya kan," katanya dikutip dari tayangan video yang diunggah akun X Bang Nalar, yakni @PaltiWest2024.
Mahfud MD kemudian menyebut sejumlah partai besar lainnya yang diduga bakal dibidik Jokowi.
"Pokoknya sebelum Pak Jokowi turun tuh sudah disebut-sebut, PKB, kemudian partai ini, partai itu, meskipun tidak diganti tapi sudah diatur oleh Pak Jokowi," ujarnya.
"Lalu semua di bawah Pak Jokowi. Menkumham-nya diganti dulu biar nggak ribut, kan gitu kan," sambungnya.
Itu semuanya, lanjut Mahfud MD, dimulai dari Golkar.
"Tetapi terjadi Tuhan turun tangan dengan vonis MK pada tanggal 20 (soal Pilkada), lalu tanggal 22 Bahlil kemudian ngomong salah tentang Raja Jawa," terangnya.
Kemudian terjadilah kegaduhan berupa aksi demo pada tanggal 21 Agustus 2024.
"Sehingga tidak jadi lagi Golkar misalnya harus Pak Jokowi ketua dewan pembina, kalau tidak bisa Pak Jokowi nanti Gibran wakil ketua umum, itu kan sudah ada rumor-rumor itu, tapi begitu terjadi, Tuhan turun tangan tak terjadi semua. Semua pada mundur.***