Media sosial sedang ramai membahas dugaan kebocoran data Wajib Pajak, termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari beberapa tokoh penting di Indonesia.
Kebocoran ini pertama kali diungkap oleh Teguh Aprianto, praktisi keamanan siber sekaligus salah satu orang di balik berdirinya Ethical Hacker Indonesia yang berbasis di Jakarta, melalui akun X-nya, @secgron.
Menurut Teguh, sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp150 juta oleh Akun Bjorka di situs para peretas. Data yang bocor meliputi NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, dan email.
"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp150 juta," tulisnya dalam unggahan yang dikutip Kamis (19/9/2024).
Teguh juga membagikan tangkapan layar yang menunjukkan data milik sejumlah tokoh penting, termasuk Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Selain itu, terdapat data milik Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani dan Stafsus Yustinus Prastowo.
Data-data ini diduga bocor akibat serangan hacker Bjorka, yang sebelumnya juga menyerang data masyarakat Indonesia pada 2022.
Menanggapi insiden ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Dwi Astuti, menyatakan bahwa pihaknya sedang mendalami laporan kebocoran data tersebut.
"Saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," ujar Dwi, Rabu (18/9).
Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah tegas untuk menangani kasus ini dan melindungi data pribadi Wajib Pajak.