Nama Puan Maharani mendadak dijagokan untuk gantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI terpilih.
Hal ini terkait Gibran yang tengah diterpa angin kontroversi terkait akun Fufufafa yang memiliki jejak digital cukup problematik.
"Prediksi publik saat ini mengarah pada Puan Maharani sebagai pengganti Gibran. Banyak yang yakin, Ibu Puan akan diusulkan dan dipilih oleh MPR untuk menjadi Wapres Prabowo," ujar pegiat media sosial Jhon Sitorus melalui kanal YouTube MPTV, dikutip Rabu (25/9/2024).
Puan Maharani sendiri memiliki riwayat karier yang panjang di dunia politik, yang beberapa kali menuai kontroversi.
Lantas, seperti apa daftar kontroversi Puan Maharani? Apakah ia lebih pantas di posisi Wakil Presiden RI ketimbang Gibran Rakabuming?
Wacanakan kebijakan impor guru asing
Sebelum duduk di Senayan, Puan Maharani sempat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) pada 2019.
Sayangnya, ia sempat menerima kritik atas wacana kebijakan untuk mengimpor guru asing. Puan akhirnya tunduk oleh kritik-kritik tersebut dan meralat pernyataannya.
Bikin masyarakat Minangkabau meradang
Puan yang kini menjabat sebagai Ketua DPR RI pernah menuai kontroversi yang menyinggung masyarakat Minangkabau.
Kala itu, Puan Maharani menyampaikan harapannya agar Provinsi Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung Pancasila.
"Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila, bismillahirrohmanirrohim. Merdeka," ujar Puan dalam rapat bersama PDIP membahas calon Gubernur Sumatera Barat.
Sontak, pernyataan Puan Maharani diterima dengan berat hati oleh masyarakat Minangkabau melalui Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang atau PPMM.
Pihak PPMM akhirnya melaporkan Puan ke kepolisian lantaran meragukan sikap masyarakat Minangkabau terhadap ideologi negara. Laporan tersebut akhirnya tak berlanjut hingga detik ini.
Beri julukan Jokowi 'Petugas Partai'
Pernyataan Puan Maharani terhadap Jokowi juga sempat menuai polemik. Pasalnya, Puan pernah memberi julukan 'Petugas Partai' ke Jokowi.
"PDIP bersama Jokowi dan Jokowi masih sebagai petugas partai, kader PDIP," kata Puan pada 2015 silam. Tak sedikit masyarakat yang menilai bahwa julukan tersebut merendahakan Jokowi.
Matikan mikrofon saat rapat
Puan juga beberapa kali dinilai tak bersikap bijak kala dituding mematikan mikrofon dalam beberapa kesempatan.
Pertama, publik menuding Puan sebagai dalang dari matinya mikrofon anggota DPR RI Fraksi Demokrat Irwan Fecho.
Irwan kala itu hendak menyampaikan pendapatnya terkait penolakan pengesahan RUU Cipta Kerja di di Gedung Parlemen Senayan. Tiba-tiba mikrofon Irwan mati dan Puan dituding sebagai biang keroknya.
Sosok anggota Komisi X dari Fraksi PKS, Fahmi Alaydroes juga sempat menerima nasib yang sama lantaran mikrofonnya mati kala mengajukan interupsi dalam rapat membahas Persetujuan Jenderal TNI, Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.
Lalu, ada sosok anggota DPR RI dari Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat yang tak sempat menyelesaikan aspirasinya lantaran mikrofon miliknya tiba-tiba mati di kala Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024, pada Selasa (31/10/2023) seperti dikutip dari suara
Sudah Ada Kesepakatan Megawati dan Prabowo Sebelum Bertemu, Posisi Wapres?
Pegiat media sosial Yusuf Dumdum menilai sudah ada kesepakatan antara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto sebelum pertemuan keduanya terjadi.
Menurut Yusuf, kesepakatan antara Megawati dan Prabowo Subianto bisa jadi penggantiaan posisi Wakil Presiden (Wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka dengan kader PDIP, yang berpotensi besar Ketua DPR RI Puan Maharani.
"Namun sebelum pertemuan itu terjadi tentunya sudah ada yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, dan kesepakatan itu adalah bisa jadi mengenai posisi Fufufafa," ungkapnya, dikutip dari YouTube SEWORD TV, Selasa (24/9)
"Jadi kalau pertemuan antara Prabowo dan Bu Mega itu sudah benar-benar terjadi, maka besar kemungkinannya semua pandangan terkait dengan visi misi ataupun kalau ada tawaran-tawaran mungkin telah disepakati bersama," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengungkapkan jadwal pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Said mengatakan Megawati dan Prabowo kemungkinan besar akan bertemu sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden RI pada 20 Oktober mendatang.
“Pertemuan Ibu ketua umum dengan Bapak Prabowo Presiden terpilih ini hanyalah menunggu momentum hari-hari,” kata Said di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024), dikutip dari TV One News.
“Dan insya Allah sebelum pelantikan, Ibu Megawati akan bertemu dengan Bapak Prabowo,” sambungnya.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebelumnya juga mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam waktu dekat.
Ia mengatakan pertemuan Megawati dan Prabowo merupakan bagian dari silaturahmi kebangsaan, tapi tidak menutup kemungkinan akan ada pembicaraan koalisi.
Dirinya bahkan memperkirakan pertemuan tersebut akan digelar sebelum Prabowo dilantik sebagai kepala negara menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Oktober mendatang.
"Silaturahmi penting, akan ada pertemuan, insyaallah, iya. Bahwa akan ada pembicaraan ke situ (pembicaraan koalisi), kita tunggu saja," kata dia.***