Hubungan erat antara akademisi dan politisi dinilai sangat penting dalam upaya merumuskan kebijakan publik yang rasional dan berbasis data.
Demikian antara lain dipaparkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai menyelesaikan ujian tertutup doktoral di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur.
"Dunia politik dan akademik harus berjalan seiring. Jika politisi jauh dari akademisi, kebijakan yang dihasilkan cenderung kurang rasional dan tidak berbasis data," kata AHY dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/9).
Sebagai menteri, AHY memastikan akan tetap menjaga kedekatan dengan dunia akademik, Sebab, politisi perlu terlibat aktif dalam dunia akademisi agar kebijakan yang dibuat berlandaskan data dan sains.
Dengan begitu, kebijakan yang diambil tidak hanya berdasarkan asumsi politik, tetapi juga didukung oleh data yang valid dan kajian ilmiah. Menurutnya, sinergi antara akademisi dan politisi sangat diperlukan untuk mewujudkan kebijakan yang efektif dan berdampak nyata.
Kementerian ATR/BPN sendiri kerap menggandeng pihak akademisi, kampus-kampus ternama dalam berbagai program, termasuk dalam melaksanakan percepatan reforma agraria.
Sebab AHY sadar akademisi juga memegang peran penting dalam membantu merumuskan kebijakan. Tanpa adanya kerja sama dengan pihak yang terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan, akademisi berisiko terjebak dalam perdebatan teoritis tanpa realisasi kebijakan.
"Akademisi harus mampu mengubah ide-ide menjadi kebijakan yang relevan dan dapat diimplementasikan di pemerintahan," tutup AHY.