Buruh dan mahasiswa menggelar aksi teatrikal di depan gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, untuk menolak sikap DPR yang melawan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Aksi teatrikal itu berupa memenggal kepala Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pantauan ERA, ada massa yang membawa teatrikal seperti alat pemenggalan di depan gedung DPR. Pada teatrikal itu ditempel kertas bergambar wajah Jokowi. Tampak kepala Jokowi ingin dipenggal dari benda teatrikal ini.
Lalu pada teatrikal itu ditempel kertas bertuliskan "minimal malu", "Indonesia baru tanpa dinasti Jokowi" dan "dua tiga daun sawi, mari ganyang dinasti Jokowi".
Teatrikal itu ditaruh di sebelah mobil komando. Sejumlah massa sesekali berswa foto di samping teatrikal itu.
Orator masih berorasi bergantian dari atas mobil komando untuk menyuarakan penolakannya terhadap DPR yang melawan putusan MK dengan merevisi UU Pilkada.
Polisi masih melakukan penjagaan di sekitar lokasi. Jalaj Gatot Subroto di depan gedung DPR telah ditutup.
Aksi unjuk rasa ini menyuarakan dukungan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan menolak sikap DPR yang melawan putusan MK dengan merevisi UU Pilkada, di depan gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat (Jakpus), Kamis (22/8/2024) hari ini seperti dikutip dari era
Reza Rahadian: Negara Bukan Milik Keluarga Tertentu!
Aktor Reza Rahardian turut serta dalam aksi unjuk rasa menolak RUU Pilkada di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024). Reza menyuarakan keresahannya dengan menyebut Indonesia bukan milik keluarga tertentu.
"Ini bukan negara milik keluarga tertentu," kata Reza dalam orasinya dari atas mobil komando di depan gedung DPR, Kamis (22/8/2024).
Reza mengaku hadir secara pribadi dalam aksi ini. Dia menegaskan tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Bintang film Pasutri Gaje ini pun berharap revisi UU Pilkada tak disahkan.
"Saya miris melihat ini semua (revisi UU Pilkada)," ucap dia.
Arie Kriting hingga Bintang Emon Orasi depan DPR: Kita Dianggap Tolol, Lawan!
Sejumlah komika ikut demo Kawal Putusan MK di depan gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (22/8). Mereka di antaranya Arie Keriting, Abdur Arsyad, Bintang Emon, dan Mamat Alkatiri.
Mereka juga naik ke mobil komando untuk berorasi. Bintang Emon menyampaikan kehadirannya dan teman-temannya sebagai bentuk kemarahan atas keputusan DPR yang merevisi UU Pilkada. Revisi itu menganulir putusan MK terkait aturan Pilkada.
"Kita kumpul di sini tidak membela perseorangan, tidak membela partai apa pun. Kita di sini dikumpulkan karena kemarahan kita," kata Bintang dalam orasinya
"Banyak akrobat-akrobat keputusan yang tidak masuk akal dan kita dipaksa untuk menelan, kita dianggap tolol. Ketika kita dianggap tolol kita harus lawan," tambahnya.
Keputusan MK yang dianulir DPR dalam RUU Pilkada membuat partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 20% suara di DPRD untuk bisa mencalonkan kepala daerah. Ini membuat semakin sedikit calon kepala daerah yang bisa diajukan.
"Berikan kami kompetisi yang baik untuk kita. Tadi ada titipan dari teman-teman yang di bawah," kata Bintang.***
