Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghormati sikap DPR RI yang begitu cepat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada. RUU tersebut mulanya dilakukan untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan Pilkada.
Namun, RUU itu batal disahkan karena anggota DPR yang hadir tidak penuhi kuorum. Masyarakat menyikapi itu dengan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR dan di berbagai daerah menolak RUU Pilkada.
Jokowi pun mengapresiasi sikap kritis masyarakat yang berunjuk rasa. Menurut dia, penyampaian pendapat di muka umum diperbolehkan di negara demokrasi.
”Ya, saya menghargai langkah cepat DPR dalam menanggapi situasi yang berkembang, respons yang cepat adalah hal yang baik,” kata Jokowi dalam pernyataannya yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (27/8).
Jokowi berharap, DPR bisa mengebut pembahasan RUU lain yang dianggap penting, salah satunya RUU Perampasan Aset. Menurut dia, RUU Perampasan Aset penting untuk pengusutan tindak pidana korupsi.
”Dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yg lain juga, yang mendesak, misalnya seperti RUU Perampasan Aset, yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi juga bisa segera diselesaikan DPR,” tegas Jokowi.
Saat ini DPR bersama pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu telah sepakat mengikuti putusan MK. Putusan MK juga sudah diakomodir dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024, perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024, tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.
