Proyek Pembangunan IKN Ditawarkan Kemana-Mana Tapi Tidak Laku, Rocky Gerung: Apa Kurang Kejamnya

Akademisi sekaligus pengamat Politik, Rocky Gerung menyoroti problematika yang saat ini terjadi karena Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sejauh ini, pembangunan infrastruktur yang telah mencapai sekitar 90 persen dinilai luar biasa, mengingat banyaknya tantangan dalam mewujudkan proyek tersebut.

Pencapaian dalam pembangunan IKN menunjukkan dedikasi dan kerja keras dari berbagai pihak yang terlibat.

Proyek tersebut dinilai bukan hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi juga mencerminkan upaya untuk menciptakan pusat pemerintahan yang lebih efisien dan modern.

Namun, Rocky Gerung menyebut pembangunan IKN ini sebagai salah satu proyek kejam dari Presiden Jokowi Widodo.

Alasannya karena tidak ada investor Asing yang mau berinvest di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara itu.

Rocky bahkan menyebut Presiden Jokowi sampai menawarkan proyek ini ke beberapa negara, diantaranya ada China, Amerika, Mesir hingga Singapura namun tidak ada yang laku.

“Apa kurang kejamnya Jokowi di buat IKN di jual tidak laku ke China, di jual ke Amerika tidak laku, dia jual ke Mesir tidak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku,” kata Rocky Gerung dikutip dari potongan video di sosial media TikTok akun @Akal Sehat 🇮🇩.

Karena tidak lakukya di proyek ini, membuat Presiden Jokowi terpaksa menggunakan APBN dalam tahap pembangunannya.

“Lalu akhirnya, dia paksa oligarki itu untuk menyumbang di depan kurang cukup, dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40 persen ke IKN,” jelas Rocky.

Pengamat Politik itu kemudian membandingkan era Presiden Jokowi dan Era Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Dimana, menurutnya di era tersebut tidak ada masyarakat yang sampai kelaparan.

“Pada saat yang sama, seorang berkeluarga di Kupang merobek perutnya karena tidak bisa beli beras. Bengisan siapa dengan Pak Harto?,” tuturnya.

Rocky Gerung juga sampai membandingkan tiga era Presiden yang melakukan kerja sama dengan konglomerat dan berapa persenan yang di dapatkan oleh negara.

Dari era Soeharto kemudian Susilo Bambang Yudhoyono hingga Jokowi Widodo, era Presiden ketujuh inilah yang paling kecil

“Tidak ada di zaman Pak Harto orang bunuh diri karena tidak bisa makan. Jamannya dia suruh konglomerat eksploitasi sumber daya berapa besar kembali ke negara 35 persen,” jelasnya.

“Jaman SBY berapa persen kembali ke negara 27 persen. Jaman Jokowi berapa persen kembali ke negara 6 persen,” tambahnya.

“Itu bengisnya namanya itu hak saya untuk dapat keadilan. Hak emak-emak untuk dapat nutrisi supaya anak-anaknya punya masa depan tidak dibatalkan oleh Jokowi melalui proyek infrastruktur yang tidak ada gunanya,” terangnya seperti dikutip dari fajar

Keppres Tak Kunjung Terbit, Jokowi Pesimistis IKN Bakal Rampung?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) gerah ketika ditanya awak media mengenai penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) tengah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara.

Ayah dari Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka itu mengaku masih memantau situasi pembangunan sebelum menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tersebut.

Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan bahwa keppres tersebut bisa diterbitkan pada masa pemerintahan saat ini, apabila pembangunan di IKN terlihat secara positif.

“Nanti kita lihat nanti kita lihat karena itu menyangkut bukan administrasi saja bukan masalah keppresnya atau perpresnya tetapi proses di lapangan juga harus kita lihat, kesiapan di lapangan harus dilihat, kesiapan perpindahan ini,” ucapnya saat memberikan konferensi pers usai meninjau Embung A, IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024).***