DPP Partai Golkar dinilai harus menahan malu saat berbalik arah mendukung kader sendiri Airin Rachmi Diany di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2024.
Sehari sebelumnya, Airin yang dipasangkan dengan Ketua DPD PDIP Banten, Ade Sumardi, diusung oleh PDIP.
"Golkar tentu saja malu, kadernya dipinang parpol lain. Ini jadi tamparan keras di tujuh hari pertama Bahlil jadi Ketum Golkar karena dilawan kader sendiri," kata Direktur Eksekutif Infus, Gde Siriana Yusuf, kepada RMOL, Selasa (27/8).
Terlebih, bila Airin akhirnya beralih menjadi kader partai lain, maka ini akan menjadi kerugian besar Golkar.
"Apalagi jika Airin masuk kader PDIP, rugi banyak suara Golkar di 2029," tutur Gde.
Karena itulah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia akhirnya memberikan Surat Rekomendasi untuk pasangan calon Airin-Ade di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, pada Selasa (27/8).
“Bismillah kami serahkan B1KWK kepada Cagub Banten untuk Ibu Airin dan Ade Sumardi,” kata Bahlil Lahadalia saat jumpa pers.
Putusan ini diambil Golkar setelah sempat mendukung pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah untuk Pilkada Banten 2024 seperti dikutip dari rmol
Dinamika politik semakin kental terasa saat mendekati perhelatan Pilkada 2024 tak terkecuali dalam mengusung kandidatnya.
Tak terkecuali, memanasnya persaingan antar partai politik dalam mengusung masing-masing kandidat di Pilkada 2024 Banten.
Terbaru, PDIP secara resmi mengusung pasangan Airin Rachmi Diany - Ade Sumardi dalam perhelatan Pilkada 2024 Banten. Manuver politik dilakukan kubu Airin Rachmi Diany seusai dirinya secara mendadak tak
Padahal, Airin Rachmi Diany anggota keluarga Dinasti Banten kental dengan Partai Golkar sejak dahulu kala. Fenomena politik yang terjadi jelang perhelatan Pilkada 2024 Banten ini pun turut disorot banyak pihak.
"Atas nama kepentingan pragmatisme yang sama, Airin merasa dizalimi karena kan Airin hampir 3 tahun mendapat surat keputusan Golkar untuk sosialisasi, dia juga Ketua TKD Prabowo-Gibran, dia dites di Pileg juga suaranya tinggi, berujung pada rekomendasi yang berat untuk dia akhirnya diberikan untuk orang lain, nah ininkan yang berat," kata Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul kepada tvOnenews.com saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (27/8/2024).***
