Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) disebut-sebut batal mengusung Anies Baswedan pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024.
Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey, menyebut, partainya lebih memilih kader mereka Pramono Anung-Rano Karno untuk maju.
Kabar itu ditanggapi pemerhati sosial politik, Sudarsono Saidi, melalui akun pribadinya di X, @saidi_sudarsono.
"PDIP memang belum menjatuhkan pilihan paslon utk Gub Jakarta. Tapi kalau ternyata yg dipilih kelak adalah Pramono + Rano Karno, membuktikan bhw PDIP itu sebenarnya KIM+ tapi pura-pura oposisi," tulis Sudarsono Saidi, dikutip Selasa (27/8/2024).
Cuitan Sudarsono Saidi itu telah dilihat lebih dari 266 ribu pengguna twitter. Banyak warganet yang setuju dengan pandangan tersebut.
"Iyalah, sudah kelihatan jelas kok PDIP ogah cabut keanggotaan mulyono, ogah tarik kadernya yang menteri, menolak hak angket, menolak RUU Perampasan Aset," balas warganet di kolom komentar.
"Sampe sekarang gw ga percaya PDIP sama Mulyono musuhan. 10 tahun udah nyerok banyak bgt. 2 kali Pemilu dan menang pula. Beneran musuhan apa pura2 lagi musuhan?," tambah lainnya.
"Wong kita dibodoh bodohi.. kan sdh kelihatan cara gini, King Java vs Anies, jelas jelas King Java itu mmg sgt membenci Anies, untuk tetap mengganjal Anies maka Barter Pramono masuk, Airin didukung kuning, Kasus merah aman," ujar netizen lainnya.
Mega sebelumnya dikabarkan bakal mengusung Anies di Pilkada DKI berpasangan dengan Rano. Anies juga sempat hadir di kantor DPP PDIP pada pengumuman gelombang ketiga calon kepala daerah, Senin (26/8).
Sejumlah foto yang beredar menampilkan Anies disandingkan dengan Rano. Anies datang ke DPP PDIP setelah bertemu ibunya dan mengenakan batik merah muda.
Nama Pramono sendiri adalah salah satu nama yang digadang-gadang bakal diusung PDIP di Jakarta selain nama Anies Bawedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Pramono diketahui masih menjabat sebagai Sekretaris Kabinet di pemerintah Joko Widodo seperti dikutip dari fajar
Soal Isu Duet Anies-Rano Karno di Pilkada Jakarta, Djarot: Hak Prerogatif Megawati
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat menyebut, pengumuman calon kepala daerah yang diusung PDI-P pada Pilkada 2024 menjadi kewenangan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.
Hal ini disampaikan Djarot saat dikonfirmasi mengenai isu duet Anies Baswedan-Rano Karno sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) Pilkada Jakarta 2024.
"(Cagub-cawagub Jakarta) masih belum (ditentukan). Itu kewenangan hak prerogatif dari ketua umum," ucap Djarot saat diwawancarai awak media di Kantor DPP PDI-P, di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024).
Djarot meminta masyarakat sabar satu sampai dua hari ke depan untuk mengetahui sosok yang akan diusung PDI-P pada Pilkada Jakarta 2024.
Nantinya, Megawati tidak hanya mengumumkan cagub dan cawagub Jakarta, tetapi juga beberapa calon kepala daerah lainnya.
"Sabarlah sedikit. Satu dua hari, pasti ketua umum akan menyampaikan siapa yang nanti akan dicalonkan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur. Paling penting kan itu ya, jadi tunggu saja satu dua hari," terang dia.
Sementara, ketika ditanya isu duet Pramono Anung dan Rano Karno pada Pilkada Jakarta 2024, Djarot menegaskan, keputusan berada di tangan Megawati.
"Kalau seperti itu, sekali lagi, khusus untuk Jakarta, utamanya, ya, Jakarta, Jawa Timur, daerah-daerah yang strategis, itu adalah kekenangan dari Ibu Megawati Soekarnoputri, ketua umum. Jadi, kita berikan sepenuhnya kepada Ibu Ketua Umum untuk menggunakan hak prerogatifnya," ucap dia.***