Banyak Langgar Konstitusi, Eks Penasihat KPK: Jokowi Sepatutnya Dilengserkan!

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebaiknya dilengserkan karena banyak melanggar konstitusi. Mantan Wali Kota Solo itu gagal mensejahterakan rakyat.

“Jokowi, presiden yang paling banyak melanggar konstitusi. Sepatutnya, beliau dilengserkan, sebelum pergantian kepemimpinan nasional, Oktober nanti,” kata mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua dalam artikel berjudul “Kewajiban Konstitusional Presiden Indonesia (3)”

Abdullah berharap Prabowo ketika menjadi Presiden Indonesia bisa membawa Jokowi ke pengadilan.

“Mudah-mudahan presiden yang akan datang membawa Jokowi ke meja hijau untuk diproses hukum sebagaimana mestinya."

Jokowi mengangkat Ketua BPIP yang menghina agama dengan mengatakan, musuh utama Pancasila adalah agama.

Bahkan, dosa terbesar Jokowi adalah melegalisasi perzinahan dengan menyediakan kondom bagi murid-murid sekolah Menengah.

“Apalagi Jokowi adalah satu-satunya presiden yang dalam waktu singkat memaksakan anak dan mantunya menjadi Kepala Daerah. Bahkan, terakhir melalui adik ipar sebagai Ketua MK, meloloskan Gibran sebagai wakil Presiden 2024,” tegasnya.

Jokowi yang secara telanjang melanggar pasal 33 UUD 45. Sebab, Jokowi menerbitkan undang-undang Minerba, KPK, Cita Kerja, Kesehatan, IKN, dan kereta api cepat Jakarta – Bandung untuk kepentingan oligarki.

Bahkan, Jokowi memasukan proyek swasta PIK 2 ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan menggusur ribuan hektar lahan, sawah, dan tambak milik rakyat.

Bahkan, para penduduk diintimidasi untuk menjual sawah, empang, dan lahan mereka dengan harga murah, Rp. 50 ribu per meter.

“Ombudsman Banten pernah berkunjung ke Kecamatan Mauk pada Mei 2024. Mereka mendapat laporan dari Kepala Seksi Pemerintahan Mauk, Ahdiyatul Hijah yang menyatakan, pemerintah desa sering menerima keluhan masyarakat terkait pembebasan lahan untuk PSN PIK 2,” pungkasnya.

Demonstran Peragakan Foto Jokowi Dipenggal, Politikus PDIP: Rakyat Muak dengan Fir’aun Jawa

Demonstran yang memperagakan foto Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan kemuakan rakyat terhadap Fir’aun Jawa.

“Saya dapat kiriman foto demonstran di mana foto Jokowi dipenggal. Ini bentuk kemuakan rakyat terhadap Fir’aun Jawa,” kata politikus PDIP Beathor Suryadi, Jumat (23/8/2024).

Kata Beathor, perlawanan terhadap Jokowi makin meluas seluruh Indonesia. “Para guru besar sudah turun ke jalan, kampus seluruh Indonesia mulai membanjiri jalanan,” paparnya.

Menurut tahanan politik era Jokowi, rakyat sudah tidak tahan lagi tipu daya yang dilakukan Jokowi dengan keluarganya.

“Walaupun DPR sudah setuju keputusan MK, tidak menutup kemungkinan ada peraturan yang dimanipulasi untuk meloloskan Kaesang menjadi calon Wakil Gubernur Jateng,” tegas Beathor.

Beathor mengatakan, KIM Plus sudah menyatakan mendukung Ahmad Luthfi-Kaesang di Pilgub Jateng.

“Tentunya Paslon ini harus bisa maju dengan berbagai cara karena ada kepentingan Jokowi di dalamnya,” papar Beathor seperti dikutip dari suaranasional

Massa Gelar Teatrikal 'Penggal Kepala Jokowi' di Depan Gedung DPR

Buruh dan mahasiswa menggelar aksi teatrikal di depan gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, untuk menolak sikap DPR yang melawan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Aksi teatrikal itu berupa memenggal kepala Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pantauan ERA, ada massa yang membawa teatrikal seperti alat pemenggalan di depan gedung DPR. Pada teatrikal itu ditempel kertas bergambar wajah Jokowi. Tampak kepala Jokowi ingin dipenggal dari benda teatrikal ini.

Lalu pada teatrikal itu ditempel kertas bertuliskan "minimal malu", "Indonesia baru tanpa dinasti Jokowi" dan "dua tiga daun sawi, mari ganyang dinasti Jokowi".

Teatrikal itu ditaruh di sebelah mobil komando. Sejumlah massa sesekali berswa foto di samping teatrikal itu.

Orator masih berorasi bergantian dari atas mobil komando untuk menyuarakan penolakannya terhadap DPR yang melawan putusan MK dengan merevisi UU Pilkada.

Polisi masih melakukan penjagaan di sekitar lokasi. Jalaj Gatot Subroto di depan gedung DPR telah ditutup.

Aksi unjuk rasa ini menyuarakan dukungan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan menolak sikap DPR yang melawan putusan MK dengan merevisi UU Pilkada, di depan gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat (Jakpus), Kamis (22/8/2024) hari ini seperti dikutip dari era

Reza Rahadian: Negara Bukan Milik Keluarga Tertentu!

Aktor Reza Rahardian turut serta dalam aksi unjuk rasa menolak RUU Pilkada di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024). Reza menyuarakan keresahannya dengan menyebut Indonesia bukan milik keluarga tertentu.

"Ini bukan negara milik keluarga tertentu," kata Reza dalam orasinya dari atas mobil komando di depan gedung DPR, Kamis (22/8/2024).

Reza mengaku hadir secara pribadi dalam aksi ini. Dia menegaskan tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Bintang film Pasutri Gaje ini pun berharap revisi UU Pilkada tak disahkan.

"Saya miris melihat ini semua (revisi UU Pilkada)," ucap dia.

Arie Kriting hingga Bintang Emon Orasi depan DPR: Kita Dianggap Tolol, Lawan!

Sejumlah komika ikut demo Kawal Putusan MK di depan gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (22/8). Mereka di antaranya Arie Keriting, Abdur Arsyad, Bintang Emon, dan Mamat Alkatiri.

Mereka juga naik ke mobil komando untuk berorasi. Bintang Emon menyampaikan kehadirannya dan teman-temannya sebagai bentuk kemarahan atas keputusan DPR yang merevisi UU Pilkada. Revisi itu menganulir putusan MK terkait aturan Pilkada.

"Kita kumpul di sini tidak membela perseorangan, tidak membela partai apa pun. Kita di sini dikumpulkan karena kemarahan kita," kata Bintang dalam orasinya

"Banyak akrobat-akrobat keputusan yang tidak masuk akal dan kita dipaksa untuk menelan, kita dianggap tolol. Ketika kita dianggap tolol kita harus lawan," tambahnya.

Keputusan MK yang dianulir DPR dalam RUU Pilkada membuat partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 20% suara di DPRD untuk bisa mencalonkan kepala daerah. Ini membuat semakin sedikit calon kepala daerah yang bisa diajukan.***