10 Tahun Jokowi, BUMN Karya Kolaps Karena Proyek 'Paksaan'!

  10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor konstruksi atau BUMN Karya tengah menghadapi krisis keuangan.

Beban utang yang menumpuk akibat proyek-proyek infrastruktur yang ditugaskan Jokowi menjadi salah satu penyebab utamanya.

Dalam laporan Sinarmas Sekuritas baru-baru ini mengungkapkan BUMN konstruksi mengalami lonjakan utang akibat sejumlah proyek penugasan Jokowi mulai jalan tol, pembangunan kereta cepat hingga proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tingginya biaya proyek, ditambah dengan kendala teknis dan administrasi, membuat perusahaan kesulitan untuk memenuhi kewajiban keuangannya.

Dari sejumlah perusahaan BUMN Karya, seperti PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), dan PT PP Tbk (PTPP) telah menjadi penanggung utang terbanyak.

Dari empat BUMN konstruksi, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) mencatatkan jumlah utang terbesar.

PT Waskita Karya (Persero/WSKT) Tbk tercatat memiliki utang sebesar Rp81,33 triliun, atau 89 persen terhadap total asset. 

Posisi kedua ditempati PT Wijaya Karya (Persero/WIKA) Tbk senilai Rp56,24 triliun (triwulan I-2024) atau setara 87 persen dari asset (triwulan I-2024).

Posisi ketiga adalah PT PP (Persero/PTPP) Tbk dengan jumlah tang sebesar Rp42,52 triliun, atau 73 persen dari nilai asetnya. 

Selanjutnya PT Adhi Karya (Persero/ADHI) Tbk dengan nilai utangnya Rp26,94 triliun, atau setara 74 persen dari aset.

Bahkan secara terang-terangan, Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito mengatakan penugasan Proyek Kereta Cepat Whoosh merupakan salah satu penyebab membengkaknya rugi perseroan.

Menurut Agung, terdapat dua komponen utama yang mempengaruhi keuangan perseroan sepanjang 2023, yakni beban bunga yang cukup tinggi dan membengkaknya beban lain-lain karena adanya kerugian yang ditanggung PSBI.

“Di dalam laporan tadi ada dua komponen yang pertama adalah beban bunga yang cukup tinggi, kedua adalah beban lain-lain di antaranya mulai tahun 2022 kami sudah mencatat adanya kerugian dari PSBI atau kereta cepat yang tiap tahun juga cukup besar,” ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, awal Juli 2024.

Sepanjang tahun lalu, WIKA tercatat membukukan rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp7,12 triliun. 

Jumlah tersebut meningkat dari posisi 2022 yang mencapai Rp59,59 miliar. Sedangkan beban lain-lain, meningkat 310,16% menjadi Rp5,4 triliun.

“Memang paling besar karena dalam penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung, yang memang dari penyertaannya saja sudah Rp6,1 triliun, kemudian yang masih dispute atau belum dibayar sekitar Rp5,5 triliun sehingga hampir Rp12 triliun,” kata Agung. seperti dikutip dari suara

Ini Dia Daftar 16 BUMN yang Dapat Suntikan Duit Rp 44 Triliun

 Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah melakukan rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI untuk membahas Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2025 kepada sejumlah perusahaan pelat merah.

Adapun keseluruhan PMN yang dibutuhkan untuk tahun 2025 sebesar Rp44 triliun kepada 16 BUMN.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, hal ini merupakan perbaikan selama lima tahun terakhir yang sebelumnya sangat bergantung kepada utang negara, kini dapat dibiayai dari capaian dividen.

"Tadi disampaikan nilainya kurang lebih Rp 280 triliun selama 5 tahun dan tentu suntikannya kurang lebih Rp 212 triliun," ujarnya dalam rapt kerja di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (10/7).

Menurutnya, selama lima tahun terakhir PMN tersebut telah terserap lebih dari 90%. Adapun penyerapan PMN 2023 yang cair di Desember 2023 dan beberapa PMN 2024 yang mash dalam proses pencairan akan terus dioptimalkan penggunaannya.

Mayoritas PMN (89%) yang diterima oleh BUMN adalah untuk tujuan Penugasan Pemerintah, seperti program Listrik desa, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, pembangunan Infrastruktur dan konektivitas seperti LRT, Jalan Tol, dan Pelabuhan.

"Ditekankan memang merupakan penugasan, yang tidak lain ada sebagian 7% seperti restrukturisasi, 4% pengembangan usaha dan ini yang tentu bagaimana dipantau terus menerus," paparnya.

Sebelum ketok palu, masing-masing fraksi memberi catatan di mana fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan menolak pemberian PMN untuk PT Danareksa (Persero) sebesar Rp 2 triliun dan Perumnas sebesar Rp 1 triliun.

Namun, pada akhirnya usulan PMN untuk 16 BUMN disetujui dengan catatan meminta Menteri BUMN memastikan agar PMN dipergunakan secara produktif, efektif dan efisien bagi peningkatan kinerja korporasi BUMN sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Berikut 16 BUMN yang mendapat PMN Tahun Anggaran 2025:

1. PT Hutama Karya (Persero) Rp 13,86 triliun untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.

2. PT Asabri Rp 3,61 triliun untuk perbaikan permodalan.

3. PT PLN (Persero) Rp 3 triliun untuk program listrik desa.

4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG Rp 3 triliun untuk penguatan permodalan KUR.

5. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI Rp Rp 2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru.

6. PT Bio Farma (Persero) Rp 2,21 triliun untuk fasilitas capex baru.

7. PT Adhi Karya (Persero) Tbk Rp 2,09 triliun untuk pembangunan Tol Jogja - Bawen dan Solo - Jogja.

8. PT Wijaya Karya (Persero) Rp 2 triliun untuk perbaikan struktur permodalan.

9. PT Len Industri (Persero) Rp 2 triliun untuk modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi.

10. PT Danareksa (Persero) Rp 2 triliun untuk pengembangan usaha.

11. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Rp 1,8 triliun untuk pengadaan trainset baru penugasan pemerintah.

12. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food Rp 1,62 triliun untuk modal kerja program CPP.

13. PT PP (Persero) Rp 1,56 triliun untuk penyelesaian proyek Jogja - Bawen dan KIT Subang.

14. Perum DAMRI Rp 1 triliun untuk penyediaan bus listrik.

15. Perumnas Rp 1 triliun untuk penyelesaian persediaan perumahan.

16. PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA Rp 976 miliar untuk pembuatan kereta KRL.***