Jokowi Setujui Family Office, Rocky Gerung: Indonesia Terancam Jadi Tong Sampah Kejahatan Keuangan Dunia

 Presiden Jokowi menyetujui usulan pendirian Family Office di Indonesia.

Family Office ini bertujuan untuk menarik kekayaan global dengan menawarkan insentif pajak.

Langkah ini menuai kontroversi dan kritik, salah satunya dari pengamat politik Rocky Gerung.

Rocky Gerung menyatakan kekhawatirannya bahwa kebijakan ini bisa menjadikan Indonesia sebagai tong sampah penyimpanan kejahatan keuangan dunia.

Rocky Gerung menggarisbawahi kekhawatiran tentang keamanan data di Indonesia.

Dengan adanya beberapa kebocoran data yang terjadi belakangan ini, ia berpendapat bahwa para orang kaya dunia mungkin ragu untuk menyimpan uang mereka di Indonesia.

"Soal kekayaan ini sangat sensitif, tidak hanya berkaitan dengan pajak, tapi juga keamanan," ujar Rocky Gerung yang dikutip dari youtube pribadinya.

Selain masalah keamanan Rocky Gerung juga menyoroti kontradiksi kebijakan ekonomi pemerintah.

Di satu sisi, Jokowi ingin memperluas kewajiban pajak dan meningkatkan rasio pajak, namun di sisi lain memberikan insentif pajak untuk menarik investasi dari luar negeri.

"Secara ekonomi teknis, ini kacau. Pajak diperlukan untuk pembangunan, tapi kalau pemasukan pajak tidak ada, ya hutang lagi," kata Rocky Gerung.

Rocky Gerung juga mengungkapkan bahwa kebijakan ini bisa dimanfaatkan oleh aktor politik lokal dan menimbulkan masalah seperti pencucian uang dan perjudian online.

"Investor asing sangat peka, mereka tahu seluruh detail perbisnisan di Indonesia yang sangat politis. Jadi bagi mereka, mungkin ini berbahaya," tambahnya.

Rocky Gerung mengkritik perbandingan kebijakan ini dengan Singapura.

Menurutnya kondisi politik dan hukum di Singapura jauh lebih stabil dan terkontrol dibandingkan dengan Indonesia.

"Singapura itu punya sistem hukum yang koheren dan kontrol kekuasaan yang lebih aman. Membandingkan dengan Singapura salah secara sosiologi, etis, dan sistem politik," tegasnya.

Rocky Gerung menilai keputusan ini sebagai langkah yang gegabah dan penuh risiko.

"Ini seperti orang yang mau tenggelam, apapun yang bisa diraih, diraih. Ide-ide konyol pun langsung diterima," ujarnya.

Menurutnya, menjelang akhir masa jabatan, para menteri semakin berusaha mencari solusi instan, meskipun itu hanya memberikan harapan palsu.***

Sumber Berita / Artikel Asli : bisnisbandung