IKN Bakal Mangkrak? Ekonom Blak-blakan Minta Prabowo Fokus ke Makan Gratis: Alasannya...

Prabowo Subianto diminta untuk mempertimbangkan kembali keberlanjutan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pasalnya, pembangunan megaproyek Jokowi itu dinilai masih akan membutuhkan dana fantastis. 

Di sisi lain, Prabowo Subianto yang resmi menjabat pada 20 Oktober mendatang akan langsung dibebani utang jatuh tempo senilai Rp800 triliun. Maka, ekonom mewanti-wanti presiden terpilih itu untuk menentukan program prioritas. 

Direktur Program Indef, Eisha M Rachbini menyatakan bahwa Prabowo harus jeli melihat program prioritas yang sekiranya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih besar. 

"Harus fokus ke target jangka panjang, mana program yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, kontribusinya lebih tinggi," katanya dalam sebuah diskusi di Jakarta. 

"Selain pertumbuhan ekonomi, kita juga harus lihat kesejahteraan masyarakat. Mengurangi kesenjangan, menyerap tenaga kerja yang lebih besar lagi untuk menjalankan program yang memang harus dipilih," imbuhnya. 

Lebih lanjut, Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listiyanto secara blak-blakan bahkan meminta Prabowo fokus pada program makan bergizi gratis.

Dibandingkan IKN, program unggulan Prabowo pada masa kampanye tersebut dinilai jauh lebih bisa memberi dampak besar pada ekonomi negara. 

"Alasannya, program yang menjadi 'jualan' Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, bisa menjadi stimulan sektor ekonomi. Ini (makan bergizi gratis), kemungkinan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi skala nasional," tuturnya.

Sementara IKN, selain pertumbuhan ekonominya dianggap kurang, proyek ibu kota baru tersebut juga dinilai bisa membebani APBN. 

"Kalau IKN hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi sedikit saja. Itupun hanya daerah-daerah sekitar Kalimantan sana," sambungnya dikutip dari wartaekonomi

Pembangunan Nusantara dimulai pada Juli 2022, pembukaan lahan dan pembuatan jalan akses, dengan pembangunan tahap pertama; zona area pusat pemerintahan yang terdiri dari kantor pemerintah, sekolah, dan rumah sakit dibangun pada bulan berikutnya. 

Awalnya, 100.000 pekerja dari seluruh Indonesia akan dikirim ke lokasi Nusantara untuk memulai konstruksi pada Juli 2022.

Proyek pembangunan ini dikritik oleh ormas-ormas lokal dari Kalimantan Timur karena mengimpor tenaga kerja dari luar provinsi, Presiden Joko Widodo memerintahkan Pemprov DKI.

Untuk memperbanyak tenaga kerja antara 150.000 dan 200.000 pekerja untuk memastikan partisipasi pekerja lokal untuk bekerja di konstruksi Nusantara.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan kegiatan konstruksi proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal dihentikan sementara menjelang penyelenggaraan upacara kemerdekaan. 

Hal itu dilakukan agar upacara kemerdekaan tidak terganggu dengan aktivitas kegiatan konstruksi. 

"Ada rencana sebagian dihentikan, sekarang masih dibahas," ujar Danis saat dihubungi.

Danis mengungkapkan kemungkinan kegiatan konstruksi akan dihentikan beberapa hari sebelum 17 Agustus 2024. Hal itu untuk mendukung persiapan yang akan dilakukan di lapangan tempat upacara di IKN.

"Tapi kira-kira beberapa hari sebelum 17 Agustus pekerjaan konstruksi sebagian mulai dihentikan," jelasnya.

Pada kesempatan yang berbeda, Plt. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini progres pembangunan Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) sudah 78,9%.

Nantinya kantor Kemenko di IKN bakal menjadi tempat singgah para petugas upacara. Kantor Kemenko 1 yang akan digunakan sebagai akomodasi petugas upacara adalah Tower 1 lantai 1-3 yang ditargetkan rampung pada 7 Juli 2024.

Kantor Kemenko 1 terdiri dari 4 tower di mana setiap tower terdiri dari 6 lantai dan 1 lantai semi basement yang dilengkapi dengan lift panoramic.

Saat ini, progres pembangunan secara keseluruhan mencapai 78,9%. Kantor Kemenko 1 dapat menampung total 1.345 ASN yang terdiri dari menteri, jajaran eselon 1 dan 2, ASN dan staf.***