Marak Smelter Nikel Meledak, Faisal Basri: Kenapa Pemerintah Tidak Lakukan Audit?

 

Senior Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengatakan ledakan smelter nikel masih terjadi karena pemerintah ogah melakukan audit. Sebelumnya diberitakan, pabrik smelter PT Kalimantan Ferro Industry (KFI) di Kutai Kartanegara meledak dua malam berturut-turut pada Kamis-Jumat, 16-17 Mei 2024.

“Smelter yang ada harusnya diaudit satu-satu, tapi negara tidak hadir,” kata Faisal ketika ditemui Tempo di kawasan Jakarta Selatan, Rabu, 22 Mei 2024.

Audit pun, menurut Faisal, harus dilakukan pemerintah tanpa menunggu kejadian ledakan di pabrik smelter. Ia mengatakan, kelayakan peralatan mestinya sudah ditentukan ketika pemerintah memberikan izin usaha atau izin operasi ke perusahaan.

Sebelumnya, anggota Komisi VII Mulyanto juga mendesak pemerintah untuk mengaudit seluruh smelter milik perusahaan Cina yang berada di Indonesia. Pasalnya, ia menilai, ledakan selama ini terus terjadi karena pemerintah lamban melakukan audit. Padahal, sejumlah kejadian terjadi hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Misalnya saja kebakaran pabrik peleburan nikel milik PT Gunbuster Nickel Industries (GNI) yang menyebabkan dua pekerja meninggal. Kemudian, kejadian ledakan maut tungku smelter milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Morowali yang merenggut nyawa 21 pekerja.

Ketika tidak ada korban jiwa pun, ledakan smelter berdampak pada warga sekitar pabrik. Misalnya dalam kasus teranyar di PT KFI yang membuat puluhan rumah warga rusak. Dari pengakuan salah satu warga Kelurahan Pendingin, Marjianto, retakan rumah warga terjadi karena jarak pabrik smelter ke organisasi hanya 21 meter.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun mendesak pemerintah untuk memastikan izin usaha industri smelter yang diberikan agar perusahaan memenuhi syarat keamanan dan keselamatan, baik untuk karyawan maupun masyarakat. Mulyanto sekaligus meminta pemerintah mencabut izin perusahaan yang melanggar peraturan.

“Pemerintah seharusnya tidak ragu mencabut izin smelter yang terbukti mbalelo (membawang),” kata dia.

Sumber Berita / Artikel Asli : tempo