Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok, menyoroti keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menonaktifkan puluhan ribu Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang sudah tidak lagi berdomisili di Jakarta. Baginya, langkah ini hanya akan merepotkan masyarakat tanpa memberikan manfaat yang signifikan.
Dalam sebuah video yang diunggah di akun YouTube-nya pada Jumat, Ahok memaparkan potensi kerumitan yang akan dihadapi oleh masyarakat akibat penonaktifan NIK tersebut. Misalnya, bagi seseorang yang ditempatkan untuk bekerja di luar kota selama jangka waktu yang cukup lama, ia harus rela kehilangan KTP Jakarta-nya.
Ahok menekankan betapa merepotkannya masyarakat harus mengurus segala hal terkait dengan perubahan status KTP, termasuk urusan perbankan dan administrasi lainnya.
"Saya berpendapat yang terpenting adalah kepemilikan rumah. Jika seseorang tidak punya rumah dan sudah tidak tinggal di Jakarta, orang tersebut harus pindah," tegas Ahok.
Namun, ia juga menyoroti kebingungan yang mungkin dihadapi oleh individu yang memiliki properti di Jakarta sementara mereka bekerja di luar kota. Situasi semacam ini, menurut Ahok, membuat seseorang terpaksa harus memilih, dengan konsekuensi yang tak terduga terkait dengan kepemilikan properti dan kendaraan.
Bagi Ahok, kebijakan penonaktifan NIK ini sebenarnya tidaklah penting. Ia mengingatkan pada kebijakan yang diambilnya saat memimpin Jakarta, di mana ia memilih untuk tidak mengganti nama-nama jalan demi menghindari kerumitan administratif yang tidak perlu.
"Jadi jangan merepotkan orang lah. Sama kayak dulu orang tanya saya, kenapa tidak ganti nama jalan? Kalau saya ganti nama jalan repot banget, orang musti ganti cap, surat, itu menambah biaya, menipiskan kantong orang Jakarta," ungkapnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengajukan penonaktifan terhadap 92 ribu NIK warga Jakarta kepada Kementerian Dalam Negeri. Penonaktifan ini melibatkan 81.119 NIK warga yang telah meninggal dunia dan 11.374 NIK warga di Rukun Tetangga (RT) yang sudah tidak lagi ada.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan bahwa salah satu tujuan dari penonaktifan NIK ini adalah untuk melindungi warga dari masalah kriminalitas perbankan. Namun, Ahok dan sejumlah pihak lainnya meragukan keefektifan langkah tersebut dalam mencapai tujuan tersebut.
Dikutip AYOBANDUNG.COM dari postingan instagram @totalpolitikcom ramai dengan komentar terkait tanggapan itu, Pengguna Instagram @lvahol*** menuliskan, "KALAU RAKYAT BISA DIPERSULIT, KENAPA HARUS DIPERMUDAH?" tulisnya.
"KTP di Jakarta. Rumah di Jakarta. Domisili pun di Jakarta beda RW dari KTP. Di nonaktifkan sepihak sama RT RW. Apes…" Ungkapan komentar dari @lori.lorii***.
Sementara itu, @boya**** menulis, "Heru Budi vs everyone????" Komentar ini menunjukkan pengamatannya terhadap dinamika perdebatan antara Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dengan berbagai pihak terkait kebijakan tersebut.
Akun Istagram @ivan_ar*** juga menyampaikan sindiran kepada Dukcapil Jakarta dan Heru Budi.
"Colek @dukcapiljakarta dan PJ @herubudihartono jangan merepotkan orang yang tidak punya rumah dan kadang pindah-pindah kontrakan." Tulisnya.
Komentar-komentar tersebut mencerminkan ragam pandangan dan perasaan masyarakat terhadap kebijakan penonaktifan NIK, serta memperkaya diskusi publik mengenai hal tersebut.***
![[BREAKING NEWS] Akhirnya Susunan Kabinet Prabowo Gibran Mulai Kelihatan? 2 Sosok Diprediksi Dapat Posisi Strategis](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sg1p5i1yotJnU1BDCZ7c_3pZ3LN7tVBONkTO83OTsuFi8PXh_AvjEtSQ_ywB_y8voj5zYUBf1yc9e6EF5hz_0VZl3RD7rhj-Rhuwdgg5NRat0euS5cbwVH-68atJGSjm-3g6dy3174hoKSPIQAumIGDGS6p63wLR67IBxB3IzP21hpx0p4og-cSds6q4s=w680)
