Ini Kehancuran yang Ditimbulkan PDIP Jika Bergabung pada Pemerintahan Prabowo

 

Pegiat media sosial Rinny Budoyo menilai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan partainya yang berlambang banteng berada dalam posisi harus menyelamatkan demokrasi dan partai politik.

Sehingga jika PDIP salah mengambil sikap dengan bergabung pada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, maka kepercayaan rakyat terhadap demokrasi, sistem politik, proses politik, terlebih partai politik akan hancur.

"Ibu Mega dan partainya enggak tergiur buat duduk di pemerintahan, tapi yang sebetulnya lebih penting dari itu Ibu Mega dan PDI Perjuangan sadar akan tugas sejarah yang sekarang ada di pundak mereka," ucapnya, dikutip populis.id dari YouTube 2045 TV, Selasa (27/5).

"Ibu Mega dan PDI Perjuangan ada dalam posisi harus menyelamatkan demokrasi dan partai politik, bila mereka salah dalam bersikap maka bisa hancurlah kepercayaan masyarakat kepada demokrasi kita, kepada sistem politik kita, kepada proses pemilu kita, dan terutama kepada partai politik itu sendiri," imbuhnya.

Sementara itu, pengamat Politik Ray Rangkuti menilai sikap PDIP yang condong menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran dalam lima tahun ke depan merupakan langkah yang tepat. Hal itu disampaikan menanggapi pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas V PDIP.

"Tak perlu ada lagi tafsir. Pidato Ibu Mega jelas menyatakan bahwa PDIP siap beroposisi, bahkan jika itu hanya menyisakan PDIP di luar. Berpolitik, kata Ibu Mega, bukan melulu mencari zona nyaman tapi juga zona ujian, apalagi demi mempertahankan keyakinan dan pandangan. Oleh karena itu, posisi PDIP tak dapat lagi ditawar: memimpin oposisi," kata Ray saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Jumat (23/5/2024), dikutip populis.id.

Ray menjelaskan, berbagai pernyataan Megawati yang dominan berupa kritikan terhadap kondisi pemerintahan saat ini. Kritik itu, diantaranya mempermasalahkan prosedural revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan UU Penyiaran yang dianggap memberangus kebebasan pers.

Megawati, lanjut Ray, juga mengkritik rencana pembengkakan kabinet Prabowo-Gibran atas nama pembangunan. Juga soal langkah polisi yang mulai lebih dekat dengan politik dibandingkan sebagai aparat keamanan yang profesional. Megawati sempat menyebut beberapa lembaga yang dibangun pada masanya menjadi Presiden RI kelima pada 2001-2004, seperti KPK dan MK, tapi dewasa ini justru dilemahkan.

"Dengan sikap ini, tak perlu ada lagi keraguan, PDIP mengoposisi. Dan, putusan ini sangat tepat. Perwujudan dari penghormatan PDIP atas suara rakyat yang memilih mereka. Teguh memegang amanah bagian penting dari menegakan politik bermartabat, nilai yang hampir hilang dalam kultur politik Indonesia saat ini," tutur Ray.

Menurut Ray, posisi PDIP sebagai oposisi itu sekaligus menghidupkan kembali politik, dan demokrasi dianggap terasa kembali bermakna. "Setelah luluh lantak oleh zig zag politisi mengejar kekuasaan atas nama rekonsiliasi, silaturrahmi, atau sederet istilah kamuflase lainnya. Yang pada akhirnya bertujuan saling berbagi kekuasaan, dan emoh jadi di barisan oposisi," ucap Ray.

Sumber Berita / Artikel Asli : populis