Deklarasi Jadi Oposisi Pemerintah, Ganjar Dinilai Mendahului Ketua Umum PDIP Megawati

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga menilai deklarasi Ganjar Pranowo akan menjadi oposisi pemerintah tampak tergesa-gesa.

Jamil juga menyebut, deklarasi yang dilakukan Ganjar terkesan mendahului Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Di sisi lain, dalam konteks sikap partai, PDI Perjuangan belum menentukan akan bergabung atau tidak ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Padahal di PDIP, hal-hal strategis kerap keputusannya diserahkan kepada ketua umumnya. Sementara sampai saat ini Megawati belum memutuskan menjadi oposisi atau di pemerintahan," kata Jamil, saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (9/5/2024).

Oleh karena itu, menurut Jamil, Ganjar melakukan blunder yang fatal karena terkesan keliru menerjemahkan sikap Megawati.

"Jadi, ada kesan Ganjar keliru menterjemahkan sikap ketua umumnya. Akibatnya, Ganjar sebagai kader PDIP melakukan blunder yang fatal," ucapnya.

Selain itu, kata Jamil, sikap oposisi atau tidak bukanlah kewenangan Ganjar. Sebagai kader, Ganjar dinilai sudah melampaui kewenangannya.

"Karena itu, seperti biasanya, kader yang melampaui kewenangannya, biasanya mendapat sanksi organisasi. Tentu tindakan PDIP ditunggu terhadap Ganjar yang terkesan sudah melangkahi ketua umumnya," kata akademisi itu.

Sebelumnya, mantan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo memastikan pernyataan dirinya tak mau bergabung dalam Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bukan mewakili sikap PDIP.

"Ya kan memang saya menyatakan, saya, Ganjar Pranowo tidak akan di pemerintahan," kata Ganjar saat ditemui di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Rabu (8/5/2024).

Ganjar menjelaskan pernyataan ini murni merupakan sikap pribadinya, bukan mewakili PDIP.

"Lho, saya kan pribadi sebagai capres meskipun saya diusung partai tapi statement saya kemarin statement sebagai pribadi," ujarnya.

Menurutnya, sikap PDIP akan diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang akan digelar pada Mei 2024 ini.

"Kalau partai nantikan akan memutuskan pada saat Rakernas di akhir bulan," ungkap Ganjar.

Sebelumnya, Ganjar memastikan dirinya tak akan bergabung dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ganjar mengatakan meskipun tak bergabung, dirinya akan mengawal Pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Untuk mencintai republik ini, kita akan mengawal dengan cara lain dan saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini," kata Ganjar di Posko Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menyebut dirinya tetap menghormati Pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Politiknya ada, cara berpolitik yang benar tidak musti dengan cara keras dan semua sama-sama terhormat, tidak perlu saling mencibir," ujar Ganjar.

 Sumber Berita / Artikel Asli : tribunnews