Merayakan ulang tahun ke-55 di rumahnya di Lebak Bulus, Jakarta, pada Selasa, 7 Mei 2024, Anies Baswedan tampaknya belum memperlihatkan keinginan maju pada Pilgub DKI Jakarta 2024. Setidaknya itulah yang dikatakan Geisz Chalifah, loyalis Anies, yang hari itu turut diundang. Di acara itu, hadir pula Saut Situmorang, eks pimpinan KPK, yang berkaraoke bersama para relawan Anies yang hadir.
“Jadi kan Anies itu langkahnya selalu terukur ya. Jadi dia tidak akan mengatakan hal-hal yang belum matang, lalu mengomentari. Jadi, dari Anies, kalau semua opsi sudah tersedia, termasuk opsi-opsi pilkada ada, dia akan mempertimbangkan,” jelas Geisz kepada detikX.
Kata Geisz, pertimbangan-pertimbangan yang Anies pikirkan menyangkut potensi menang di pilkada. Kemudian terkait siapa saja yang akan mendukungnya untuk mendaftar ke KPU.
Di sisi lain, kata Geisz, risiko bagi Anies maju ke Pilgub Jakarta tidak main-main apabila presidennya masih Jokowi. Berkaca pada Pilpres 2024, mantan Komisaris Ancol tersebut mengatakan yang mengalahkan Anies bukanlah Prabowo, melainkan negara atawa Jokowi.
“Selama memimpin DKI Jakarta kan selalu diganggu oleh pemerintah pusat. Jadi, kalau Pak Luhut mengatakan orang toxic jangan di kabinet, ya menurut saya yang toxic selama ini ya pemerintah pusat terhadap DKI Jakarta,” ucap Geisz.
Nama Anies Baswedan muncul dalam pembahasan Pilgub DKI Jakarta, menurut Geisz, tak lain karena permintaan para relawan Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga sempat ramai disandingkan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, lawan Anies pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun, mendengar wacana tersebut, KPU Jakarta menegaskan hal tersebut mustahil terjadi.
Musababnya, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020, disebutkan seseorang dapat menjadi calon wakil gubernur apabila belum pernah menjabat gubernur di daerah yang sama. Menilik keduanya pernah menjabat gubernur di wilayah yang sama, tak dimungkinkan apabila salah satunya menjadi wakil gubernur di wilayah tersebut.
Nama Anies juga sempat disinggung oleh beberapa partai. Di antaranya PKS, NasDem, bahkan PDI Perjuangan ketika ditanya siapa yang mungkin mereka usung.
Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin mengatakan sudah berkomunikasi dengan Anies Baswedan menyoal Pilgub Jakarta. Itu terjadi sebelum persoalan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi berakhir. Khoirudin menawari Anies selaku incumbent, apakah siap untuk berlaga di Pilgub Jakarta sekali lagi.
“Ya, Pak Anies menjawab, selama ada dukungan-dukungan partai yang membawa tiket untuk bisa mendaftar ke KPU, ya siap,” jelasnya.
Selain dengan Anies, Khoirudin mengaku sudah menjajaki komunikasi dengan beberapa pihak. Di antaranya rekan Koalisi Perubahan pada Pilpres 2024, Partai Golkar, serta orang-orang terdekat Ridwan Kamil.
Sejauh ini PKS tak menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan partai-partai lawan pada Pilpres 2024. Menurut Khoirudin, selama memiliki visi yang sama untuk membangun Jakarta, tak masalah dengan siapa pun nantinya berkoalisi.
Begitupun dengan siapa yang mereka usung. Meski tetap mendahulukan kader internal, Khoirudin menuturkan juga tetap sama pentingnya mempertimbangkan calon eksternal yang berpotensi. PKS juga masih cair terkait apakah akan mengusung gubernur ataupun wakil gubernur.
“Jadi begini, kita kan berpartai untuk mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan itu adalah alat saja untuk mewujudkan cita-cita kita dalam bernegara. Nah, value yang akan kita perjuangkan dalam PKS sudah ada dalam platform. Jadi siapa saja yang bisa menjalankan platform PKS, ayo kita sama-sama bangun Jakarta, begitu,” kata Khoirudin.
PKS menjadi partai nomor satu yang memiliki kursi terbanyak di DPRD DKI Jakarta untuk periode 2024-2029. Meski demikian, untuk mengusung calon gubernur, diperlukan rekan koalisi agar memenuhi persyaratan pendaftaran di KPU.
Nama-nama kader internal PKS yang kini diperhitungkan untuk diusung antara lain Sohibul Iman, mantan Presiden PKS; Ahmad Syaikhu, Presiden PKS saat ini; dan Mardani Ali Sera, anggota DPR RI.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menambahkan pembahasan mengusung Anies pada Pilgub Jakarta 2024 masih dalam pertimbangan. Partainya menunggu Anies memberikan pernyataan terbuka berkenan maju pada Pilgub Jakarta. Di sisi lain, PKS juga berharap calon yang diusung tidak menggunakan jabatan Gubernur Jakarta sebagai pijakan untuk maju ke Pilpres 2029.
“Tidak boleh menjadikan DKI—katakan—pijakan untuk maju Pilpres 2029. Karena, dengan DKI Jakarta tidak ibu kota lagi, itu betul-betul teknokrasinya, kolaborasinya, sinerginya, kreasinya itu untuk memajukan Jakarta. Karena kita akan kehilangan banyak sekali benefit karena tidak menjadi ibu kota. Jadi benar-benar fokus dulu. Karena biasanya orang kalau sudah fokus (gubernur), tidak ingat yang lain,” kata Mardani kepada detikX.
Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu sempat meminta Anies mendukung kader PKS maju pada Pilgub Jakarta. Syaikhu juga melontarkan pernyataan tak ingin mendegradasi sosok Anies, yang kini sudah menjadi tokoh nasional, kembali menjadi tokoh daerah dengan maju pada Pilkada Jakarta.
Dua partai pendukung Anies pada pilpres lainnya, Partai NasDem dan PKB, belum angkat bicara terkait dukungannya ke Anies, tapi memberikan sinyal positif melanjutkan kerja sama Koalisi Perubahan di pilkada.
Akhir bulan lalu, ketika ditemui detikX, Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim menyebutkan masih berharap Koalisi Perubahan bisa melanjutkan kerja samanya pada Pilkada 2024. Begitu pula dengan PKB, yang masih membuka peluang-peluang untuk melanjutkan kerja sama di tingkat daerah.
Setelah menjajaki komunikasi dengan PKS, Partai Golkar tak menutup kemungkinan untuk menjajaki kerja sama pilkada dengan partai di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM). Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai tantangan pilkada dan pilpres berbeda. Oleh sebab itu, jika nanti tidak menemui kesepahaman dengan KIM, Golkar tidak akan memaksakan kerja sama politik.
“Pilkada ini kan di sana ada local wisdom, nilai-nilai yang berbeda dan konfigurasi politiknya di daerah itu kan nggak sama dengan koalisi pilpres. Dan biasanya pengalaman pilkada sebelumnya, kita kan sangat terbuka, masih bisa berkoalisi dengan siapa saja. Aliansinya yang memang belum tentu sama dengan di pusat,” ujar Doli.
Berdasarkan pembahasan internal Partai Golkar, kata Doli, Ridwan Kamil direncanakan tetap diusung untuk wilayah Jawa Barat. Alasannya, harapan kemenangan di Jawa Barat lebih terukur serta banyak program yang mesti dilanjutkan.
“Kalau di Jakarta, (Ridwan Kamil) malah belum jelas, jauh belum jelas di DKI daripada di Jawa Barat. Di DKI kita nggak tahu lawannya siapa, kita nggak tahu masih ada orang mengatakan Anies mau maju,” kata Doli.
Berbeda dengan Partai Golkar, rekan koalisinya di KIM, yakni Partai Demokrat, memutuskan menyerahkan keputusan pilgub ke Prabowo Subianto. Selain memang tidak ada kader internal yang bisa diusung, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan sudah terjalin kesepahaman di antara Ketua Umum Demokrat dan Koalisi Indonesia Maju.
“Partai Demokrat membuka ruang, apalagi untuk bentuk DKI, karena kita tidak punya kader utama yang diusung sehingga kita sangat terbuka untuk mendukung siapa pun yang menjadi kesepakatan di Koalisi Indonesia Maju,” kata Kamhar.
Selain itu, sejauh ini Partai Gerindra menyebutkan beberapa nama yang direstui Prabowo Subianto untuk maju Pilgub Jakarta, di antaranya Rahayu Saraswati, Budisatrio Djiwandono, Rani Maulani (Wakil Ketua DPRD DKI), dan Ahmad Riza Patria. Sedangkan menurut sumber detikX di Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto menginginkan keponakannya, Budisatrio Djiwandono, untuk maju pada Pilgub DKI. detikX mencoba mengonfirmasi informasi tersebut, tetapi belum menerima balasan dari pengurus Gerindra hingga saat ini.
KPU DKI Jakarta sudah menutup pendaftaran calon gubernur jalur independen atau perseorangan. Calon yang memenuhi syarat untuk maju hanya bakal pasangan calon Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Sebelumnya, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said sempat mendaftar menjadi calon Gubernur Jakarta, tetapi tidak lolos pendaftaran karena tidak mengumpulkan kekurangan syarat pendaftaran.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai, meski Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota lagi, posisi gubernur di Daerah Khusus Jakarta (DKJ) tetap berpotensi menjadi batu loncatan untuk pilpres kelak.
“Karena kita tahu di IKN sana sampai sekarang masih belum ada pilkada. Karena tidak ada pilkada, tidak ada saingan. Maka kuncinya masih di DKJ. Kedua, DKJ masih menjadi pusat ekonomi, pendidikan, dan bisnis. Jadi masih seksi dan menjadi barometer para partai politik,” kata Ujang.
Menyoroti kemungkinan Anies Baswedan maju kembali pada Pilgub DKI Jakarta, Ujang menilai cukup sulit karena partai-partai pendukungnya pada pilpres sampai hari ini tak menunjukkan sinyal untuk mengusungnya. Selain itu, Anies akan berhadapan dengan kandidat yang akan didukung oleh pemerintah, yaitu kandidat yang didukung Prabowo dan Jokowi.
“Kita tahu Anies di pilpres lalu punya persoalan dengan Pak Prabowo. Saya lihat hambatannya datang dari pihak-pihak yang berseberangan dengan Anies, pihak yang menang,” pungkas Ujang.
![[BREAKING NEWS] Akhirnya Susunan Kabinet Prabowo Gibran Mulai Kelihatan? 2 Sosok Diprediksi Dapat Posisi Strategis](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sAd93o-ycKC_B37GWWiziMUWn59IvApOnGGdrxJ-iuZ43os8dsO8xmHAFc53uRaplyEDemjxtrtIHTsucKH-tEhC6Rya1m7E_Wv6rO3ghYjsUC6S6Q8ei1irjh8IXa9SnnUV2YNFC3WStX89qCKDpdJNkZZJN9O4scToDhSvhzipUvxTpQAuQc0UAyTX0=w680)
