Sinyal Rebutan Ketua DPR Menguat, Sekjen PDIP: Kami Ada Batas Kesabaran Untuk Itu

 

Sinyal munculnya persaingan menempati kursi Ketua DPR mulai muncul. Hal itu mengemuka lewat isu revisi undang undang nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan, potensi itu sangat bergantung dengan koalisi partai di parlemen.

Jika koalisi pendukung Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka menjadi mayoritas di parlemen, bisa saja mereka berkeinginan merebut posisi pucuk pimpinan di Senayan.

Tentu, kata Ujang, untuk menjadi mayoritas di parlemen, mereka harus menggandeng partai di luar pendukung pasangan 02. Seperti Partai Nasdem, PKB, dan PKS.

’’Kalau sekarang, partai pendukung 02 kan belum mayoritas,’’ terangnya.

Aturan di UU MD3 saat ini mengatur bahwa peraih suara terbanyak menjadi ketua DPR bisa diubah. Namun, revisi UU MD3 pernah terjadi pasca Pemilu 2014. Koalisi pendukung Prabowo - Hatta Rajasa dengan suara mayoritasnya unggul suara dalam usulan revisi UU MD3.

‘’Yang sebelumnya ketua DPR dari partai peraih suara terbanyak berubah menjadi sistem pemilihan,’’ ungkapnya.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Ferdian Andi mengatakan, revisi UU MD3 yang bertujuan untuk kontestasi perebutan kursi Ketua DPR akan menjadi preseden negatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, peristiwa 2014 lalu sebaiknya tidak diulangi lagi pada 2024. Keberadaan UU harus memiliki aspek kemanfaatan bagi publik, bukan untuk mewadahi kepentingan parsial berjangka pendek. ’’Jangan sampai semakin menjadikan terpuruk kinerja legislasi melalui perubahan UU MD3,’’ bebernya.

Terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, kursi ketua DPR RI merupakan lambang kepercayaan rakyat terhadap partai pemenang pemilu. Berdasarkan hasil pemilu, PDIP adalah peraih suara terbanyak. PDIP meraih 25.387.279 suara (16,72 persen).

Hasto meminta seluruh partai politik harus membangun kultur politik berdasarkan jejak norma-norma hukum, supremasi hukum. Upaya merebut kursi ketua DPR RI justru akan menimbulkan konflik sosial.

"Itu pasti dampaknya tidak kita inginkan. Hormati suara rakyat jangan biarkan ambisi-ambisi penuh nafsu kekuasaan dibiarkan. Kami ada batas kesabaran untuk itu,’’ tegas Hasto

Sumber Berita / Artikel Asli : fajar