Proyek IKN Disebut Mengancam dan Bakal Menggusur Hunian Warga Adat, Lembaga Adat Paser Ungkap Hal Ini!

 

Lembaga Adat Paser (LAP) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyoroti masalah agraria di kawasan inti pemerintahan IKN.

Ketua lembaga Musa, melalui humas LAP Eko Supriadi, mengungkapkan pengungkapan terhadap banyaknya masyarakat adat yang menjadi korban kepentingan atas polemik pembangunan IKN.

Beredar kabar soal warga adat yang akan tergusur karena pembangunan IKN, lembaga tersebut menghimbau kepada masyarakat agar lebih merefleksikan dalam menanggapi isu atau berita yang tersebar di media.

Mereka berharap agar masyarakat tidak mudah terprovokasi, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan SARA.

Dalam rapat kerja daerah pada 16 Maret 2024, lembaga tersebut membahas isu penggusuran masyarakat adat yang diultimatum oleh pihak terkait untuk pindah dalam waktu 7 hari.

Namun, menurut laporan ketua LAP Kecamatan Sepaku, Hasanudin, mengklaim bahwa penggusuran dilakukan atas nama masyarakat adat tidaklah tepat.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa yang terkena dampak bukanlah masyarakat adat, melainkan warga pendatang yang baru-baru ini membangun bangunan di kawasan tersebut.

Dalam rapat tersebut, lembaga mendesak Pemerintah Kabupaten PPU dan DPRD untuk segera menerbitkan Perda yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat.

Mereka juga menekankan perlunya memperhatikan keberadaan wilayah kehidupan masyarakat adat dalam proses perencanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sehingga hal kedua dapat berjalan seimbang dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, lembaga tetap menekankan pentingnya Otorita Ibu Kota Nusantara memperhatikan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal untuk lebih diberdayakan.

Pentingnya menggarisbawahi soal perlindungan hak-hak masyarakat adat di tengah perkembangan pembangunan nasional, terutama terkait dengan IKN.

Dengan demikian, kesejahteraan dan kesejahteraan lokal tetap terjaga.

Sumber Berita / Artikel Asli : Ayobandung

Baca Juga