Tiba-Tiba AS Buat 'Senjata' Lawan Israel di Gaza, Ada Apa Biden?

 

Tiba-tiba Amerika Serikat (AS) membuat "senjata" untuk melawan Israel di Gaza, Palestina.

Ini bukanlah bom atau rudal melainkan dukungan dukungan gencatan senjata dari perang yang kini masih berkecambuk.

Washington dilaporkan telah mengusulkan rancangan alternatif resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang menyerukan gencatan senjata sementara dalam perang Israel-Hamas. Washington juga menentang serangan darat besar-besaran Israel di Rafah di Gaza selatan.

"AS menetapkan bahwa dalam kondisi saat ini serangan darat besar-besaran ke Rafah akan mengakibatkan kerugian lebih lanjut terhadap warga sipil dan pengungsian lebih lanjut termasuk kemungkinan ke negara-negara tetangga," tulis rancangan teks yang dilihat Reuters pada Senin, dikutip Selasa (20/2/2024),

Israel sendiri telah mengumumkan rencana menyerbu Rafah, tempat lebih dari 1 juta dari 2,3 juta warga Palestina di Gaza mencari perlindungan.

Ini memicu kekhawatiran internasional bahwa tindakan tersebut akan memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza.

"Tindakan seperti itu akan mempunyai implikasi serius bagi perdamaian dan keamanan regional. Oleh karena itu menggarisbawahi bahwa serangan darat besar-besaran seperti itu tidak boleh dilakukan dalam kondisi saat ini," tambahnya.

Washington selama ini menolak kata gencatan senjata dalam setiap tindakan PBB terkait perang Israel-Hamas.

Namun rancangan undang-undang AS tersebut mencerminkan bahasa yang Presiden Joe Biden gunakan dalam percakapannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Rancangan undang-undang Amerika tersebut juga akan mengutuk seruan beberapa menteri Israel agar pemukim Yahudi pindah ke Gaza.

Termasuk menolak segala upaya perubahan demografis atau teritorial di Gaza yang akan melanggar hukum internasional.

Resolusi tersebut juga tak akan menyetujui tindakan apa pun yang dilakukan pihak mana pun yang mengurangi wilayah Gaza, baik sementara maupun permanen.

Termasuk melalui pembentukan zona penyangga secara resmi atau tidak resmi, serta penghancuran infrastruktur sipil secara luas dan sistematis.

Belum jelas kapan atau apakah rancangan resolusi tersebut akan diajukan melalui pemungutan suara di DK PBB yang beranggotakan 15 orang.

Sebuah resolusi memerlukan setidaknya sembilan suara setuju dan tidak ada veto dari AS, Perancis, Inggris, Rusia atau China untuk dapat diadopsi.

AS mengajukan rancangan resolusi tersebut setelah Aljazair pada pekan lalu meminta dewan tersebut melakukan pemungutan suara mengenai rancangan resolusinya pada Selasa.

Di mana negara Afrika itu menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera dalam perang Israel-Hamas.

Tapi, Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield dengan cepat memberi isyarat bahwa rancangan undang-undang tersebut akan diveto.

Thomas-Greenfield mengatakan teks tersebut dapat membahayakan "negosiasi sensitif" mengenai sandera di mana AS, Mesir, Israel, dan Qatar berupaya merundingkan penghentian perang dan pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas.

Washington secara tradisional melindungi sekutunya, Israel, dari tindakan PBB dan telah dua kali memveto resolusi DK PBB sejak 7 Oktober.

Namun AS juga abstain sebanyak dua kali, sehingga memungkinkan DK PBB untuk mengadopsi resolusi yang bertujuan untuk meningkatkan bantuan ke Gaza dan menyerukan jeda kemanusiaan dalam pertempuran.

Pada Desember, lebih dari tiga perempat dari 193 anggota Majelis Umum PBB memilih untuk menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera.

Resolusi-resolusi Majelis Umum tidak bersifat mengikat namun mempunyai bobot politik, mencerminkan pandangan global mengenai perang.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah lama menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza.

Sementara Kepala bantuan PBB Martin Griffith pekan lalu memperingatkan bahwa operasi militer di Rafah "dapat menyebabkan pembantaian.

Sumber Berita / Artikel Asli : CNBC Indonesia