Sekjen PDIP: Demi Kepentingan Elektoral, Anggaran Kementerian Dipotong 5 Persen untuk Bansos

 

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyebut program bantuan sosial (bansos) kini digunakan untuk kepentingan elektoral demi memenangkan salah satu peserta Pilpres 2024.

Dia juga mengungkapkan, untuk memperlancar penyediaan bansos tersebut, anggaran setiap kementerian dipaksa dipotong hingga lima persen.

"Sekarang ini ada upaya-upaya untuk gunakan bansos demi kepentingan elektoral, sampai anggaran setiap kementerian dipotong lima persen untuk elektoral," kata Hasto di Jakarta, dikutip Minggu (4/2/2024).

Seharusnya, bansos merupakan program pemerintah untuk kepentingan rakyat. Bukan kepentingan politik dan elektoral.

Namun, yang terjadi sekarang, bansos disalahgunakan untuk kepentingan politik, bahkan sudah disalurkan melalui partai pengusung pasangan nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Ketika bansos sudah dipolitisasi untuk kepentingan paslon 02, bahkan ada bansos juga yang masuk ke kantong-kantong partai paslon 02, ini menunjukan pelanggaran serius karena bansos anggaran rakyat dari pajak," kata Hasto.

Sebelumnya, pagu anggaran perlindungan sosial pada 2023 yaitu sebesar Rp476 triliun, kemudian naik sebesar Rp20,5 triliun menjadi Rp493,5 triliun pada 2024.

Bahkan jumlah anggaran Bansos 2024 beda tipis dari masa awal pandemi Covid-19 pada 2020 yang mencapai Rp498 triliun.

Kebijakan bansos ini diduga bermuatan politis. Sebab, anak Presiden Jokowi yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ikut kontestasi Pilpres 2024.

Sumber Berita / Artikel Asli : era