PPP Tinggalkan PDIP? Tolak Hak Angket Kecurangan Pemilu hingga Singgung Pemicu Perpecahan

 

Majelis Kehormatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai hak angket kecurangan pemilu tidak perlu.

Merespons desakan Ganjar Pranowo yang ingin menggulirkan hak angket dalam dugaan kecungan pemilu 2024, Majelis Kehormatan PPP justru menilai hal itu menjadi pemicu perpecahan.

Lantas, apakah PPP meninggalkan PDIP sehingga tolak hak angket yang didesak Ganjar Pranowo?

Seperti diketahui, PPP mengusung Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Pilpres 2024.
Namun terkait hak angket yang disebut Ganjar Pranowo, PPP justru menolak hal tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Majelis Kehormatan DPP PPP Zarkasih Nur yang mengaku mengkhawatirkan hak angket justru memicu perpecahan.

"Hak Angket harus dipikirkan matang-matang, harus disikapi secara cerdas dan teliti,kami rasa tidak perlu sejauh itu hak angket tidak harus sejauh itu, sebab kalo ada kecurangan pemilu kan sudah ada jalurnya," kata Zarkasih dalam keterangannya Jumat (23/2/2024).

Majelis Kehormatan PPP juga mengimbau jajaran DPP PPP untuk kembali ke khitahnya, yakni menjunjung tinggi kepentingan umat dan tentunya meletakan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia di atas segalanya.

"Saya menyarankan kawan-kawan di DPR, harus teliti, jernih, jangan sampai terkoyak karena hak angket," ucapnya. Lebih lanjut, Zarkasih Nur berharap agar pemenang pemilu baik pilpres maupun pileg menunjukan sikap ksatria dan yang kalah agar dapat menerima dan menghormati kehendak rakyat.

"Jangan lupa bahwa kedudukan presiden dan wakil presiden pada akhirnya adalah kehendak Allah SWT,” pungkasnya.

Disisi lain, bola panas hak angket penyelidikan kecurangan pemilu kini kembali dilempar ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Bola panas itu dilempar oleh tiga partai Koalisi Perubahan yang menyebut siap mendukung, tapi tak siap menjadi inisiator untuk menggulirkan hak angket.

Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem, Hermawi Taslim yang menyebut Koalisi Perubahan akan bergerak jika PDI-P menjadi inisiator penggerak hak angket.

Alasannya, Ganjar Pranowo sebagai calon presiden nomor urut 3 yang juga kader PDI-P, yang melempar wacana hak angket itu.

Ketua Majelis Kehormatan DPP PPP Zarkasih Nur.Lihat gambar di aplikasi hemat data hingga 80%.

"Karena ini yang menginisiasi (kader) PDI-P, kami tunggu respons selanjutnya," kata Hermawi saat konferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024).

Hermawi mengaku, Koalisi Perubahan telah menyiapkan data kecurangan yang bisa diungkap, jika panitia hak angket telah terbentuk.

Sebab itu, Koalisi Perubahan sangat siap membentuk kerja sama dengan PDI-P untuk menggulirkan hak angket di Parlemen Senayan.

"Kita inginkan kebenaran, kami bersekutu dengan siapa pun di republik ini yang punya itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bangsa Indonesia," ujar Hermawi.

Nasdem-PKB Diprediksi Gabung Prabowo-Gibran, PDI-P dan PKS Oposisi

Disisi lain, Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga memprediksi PDI-P dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menjadi partai oposisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Adapun PDI-P merupakan partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sedangkan Nasdem mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

"PDI-P dan PKS berpeluang besar menjadi partai oposisi. Dua partai ini sudah biasa menjadi partai oposisi," ujar Jamiluddin saat dimintai konfirmasi, Senin (19/2/2024).

Jamiluddin menjelaskan, PDI-P dan PKS merupakan partai ideologis yang tidak mudah goyah karena iming-iming jabatan.

Dia menilai politik pragmatisme jauh dari dua partai tersebut. Namun, Jamiluddin memandang PDI-P dan PKS akan sulit bersatu sebagai oposisi.

"Sebab, dua partai ini punya ideologis yang berbeda untuk diperjuangkan.

Keduanya memang ibarat minyak dan air," tuturnya.

Jamiluddin menduga, kalaupun PDI-P dan PKS menjadi oposisi, maka yang diperjuangkan akan berbeda.

Dia menyebutkan, PDI-P dan PKS hanya akan bersatu sebatas pada isu-isu tertentu.

"Bersatunya dua partai ini sebatas pada kepentingan yang sama, dan selebihnya mereka akan berjalan masing-masing," kata Jamiluddin.

Maka dari itu, kata dia, oposisi mendatang berpeluang tidak solid. Jamiluddin mengatakan oposisi akan tenggelam atas dominasi partai pemerintah.

"Kalau hal itu terjadi, maka demokrasi di Indonesia berpeluang semakin melemah. Hal ini tentu menjadi petaka bagi Indonesia," jelasnya.

Sementara itu, Nasdem dan PKB selaku pengusung Anies-Muhaimin diprediksi masuk ke pemerintahan. Jamiluddin menyebut Nasdem dan PKB sebagai partai yang mencari pihak mana yang menguntungkan mereka.

"Dua partai itu (Nasdem dan PKB) berpeluang masuk pemerintah. Sebab dua partai ini cenderung pragmatis. Mereka akan ikut ke mana saja selama itu menguntungkan," imbuh Jamiluddin.

Sumber Berita / Artikel Asli : operanews