Media Asing Sorot Prabowo Jika Jadi Presiden RI, Sebut Sri Mulyani

 

Media asing kembali menyoroti calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Kali ini menyoal pada perekonomian RI jika Prabowo resmi menduduki kursi orang nomor satu di Indonesia.

Media asal Singapura, Channel News Asia (CNA), memuat artikel opini berjudul 'Commentary: With Prabowo poised to be next Indonesia president, his challenge is to ensure Cabinet continuity'.

Laman tersebut mengutip analisis Andree Surianta, penerima gelar PhD Australia Awards di Crawford School of Public Policy, Australian National University, yang pertama kali dimuat Lowy Institute, The Interpreter.

Analisis tersebut menyebut Prabowo telah berjanji untuk melanjutkan gaya koalisi besar dan program infrastruktur besar yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Prabowo juga menjanjikan peningkatan belanja pertahanan dan bantuan sosial.

"Koalisi besar biasanya berarti menawarkan jabatan menteri sebagai imbalan atas kesetiaan partai. Namun, strategi pendapatannya masih belum jelas, sehingga pendanaan program-program ini kemungkinan besar memerlukan lebih banyak utang pemerintah," bunyi analisisnya.

"Potensi pelonggaran disiplin utang publik memicu kekhawatiran investor, mengingat Indonesia telah dipuji atas pengelolaan fiskal yang bijaksana di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan saat ini Sri Mulyani Indrawati," tambahnya.

"Kepergiannya (Sri Mulyani) diperkirakan akan memperparah kekhawatiran ini dan menghadirkan tantangan besar pertama bagi upaya Prabowo untuk mempertahankan kepemimpinannya," paparnya lagi merujuk kemungkinan bahwa Sri Mulyani tak lagi di kabinet baru Prabowo nanti.

Sebagaimana diketahui di masa kampanye pemilihan presiden (pilpres) terdapat sejumlah spekulasi tentang pengunduran diri menteri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dikabarkan termasuk di antara mereka yang berpotensi mundur, selain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

"Sri Mulyani menjabat di bawah dua presiden dan memenangkan penghargaan internasional karena berhasil membawa Indonesia melewati berbagai krisis ekonomi," muatnya lagi.

"Basuki Hadimuljono telah hadir sejak masa jabatan pertama Jokowi dan merupakan tokoh kunci dalam penyediaan infrastruktur, terutama upaya besar-besaran untuk membangun ibu kota negara yang baru. Retno Marsudi juga terdaftar pada tahun 2014 dan sejak itu terbukti menjadi diplomat terampil yang mampu mencegah KTT G20 yang kacau di tengah meningkatnya ketegangan di Eropa," tambahnya menyebut dua menteri lain.

Disinggung bagaimana rumor tersebut telah memicu aksi di pasar keuangan. Termasuk aksi jual besar-besaran obligasi pemerintah Indonesia oleh investor asing.

"Kegelisahan sudah agak mereda, dengan semua menteri sejauh ini masih bertahan. Namun ada asumsi umum bahwa hal tersebut tidak akan berlanjut setelah bulan Oktober 2024 ketika masa jabatan Jokowi berakhir," tambahnya.

"Prabowo harus memilih menteri pengganti dengan sangat hati-hati untuk meredakan kekhawatiran investor internasional dan menyampaikan pesan kesinambungan," ujarnya lagi.

Sejauh ini Prabowo unggul dalam pilpres yang digelar 14 Februari lalu. Ia mendominasi perhitungan cepat (quick count) dan juga real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dilihat CNBC Indonesia, di situs https://pemilu2024.kpu.go.id/ Rabu hingga pukul 05.30 WIB, total suara yang masuk sudah mencapai 73,32%.

Dari data tersebut, Prabowo dan pasangannya Gibran Rakabuming Raka, mendapatkan 58.549.849 suara atau sekitar 58,77%.

Sementara Anies Baswedan dan Muhaimin Insakandar (Cak Imin) mendapat 24,25% suara sekitar 24.157.462.

Di sisi lain, paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, berada di posisi terakhir. Perolehan suara pasangan ini sebesar 16,98% atau sekitar 16.914.095.

Sumber Berita / Artikel Asli : CNBC Indonesia