Kritik Keras Dosen dan Mahasiswa UGM, Minta Presiden Jokowi Sebagai Alumni Kembali ke Koridor Demokrasi

 

Mahasiswa hingga guru besa Universitas Gadjah (UGM) meminta Presiden Jokowi kembali ke koridor demokrasi. Itu disampaikan melalui Petisi Bulaksumur.

Petisi itu dibacakan Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Koentjoro. Disebutkan, para sivitas akademika itu menyesalkan perilaku Jokowi sebagai alumni UGM.

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar UGM," kata Koentjoro, dikutip dari Instagram @psp.ugm, Kamis (1/2/2024).

Ia memaparkan. Sejumlah penyinpangan telah terjadi di rezim Jokowi.

"Pelanggaran etik di Mahakamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi," tuturnya

Sebagau alumni, ia bikang Jokowi mestinya mengibgat janjinya.

"Presiden Jokowi semestinya selalu mengingat janjinya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. 'Bagi kami almamater kuberjanji setia. Kupenuhi dharma bhakti tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku. Kujunjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara’,” ucapnya.

Kini, Jokowi dinilai malah berperilaku menyimpang dari prinsip demokrasi. Alih-alih mengamalkan dharma bhakti almamaternya.

"Karena itu, melalui petisi ini, kami segenap sivitas akademika UGM, meminta, mendesak dan menuntut segenapaparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri untuk segera kembali ke koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial," tegasnya.

"Kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada masa demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas, dan bermartabat," pungkasnya.

Sumber Berita / Artikel Asli : fajar